Tunggakan BPJS di RSUD Balaraja Rp 7 M


BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tigaraksa di tahun 2018 masih memiliki tunggakan sebesar Rp 7 miliar ke Rumah Sakit Umum (RSU) Balaraja. Meski memiliki tunggakan, pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan di RSU Balaraja dipastikan tetap lancar dan terlayani.

Direktur Umum (Dirut) RSU Balaraja Reniati Herdis menjelaskan, per Desember 2018 BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa masih memiliki tunggakan sebesar Rp 7 miliar. Jumlah tersebut dapat dikatakan pihaknya tergolong kecil, sebab BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa masih melakukan beberapa kali pembayaran hingga tersisa Rp 7 miliar.

“Selama ini kerjasama antara RSU Balaraja dan BPJS Kesehatan terjalin dengan baik. RSU Balaraja beberapa waktu lalu tidak mengalami putus kontrak karena RSU Balaraja sudah terakreditasi dan sudah mendapatkan rekomendasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia. Bahkan pembayaran tunggakan BPJS relatif lancar sampai akhir tahun 2018 dengan besaran sisa tunggakan tersebut,” jelasnya, saat dihubungi media, Jumat lalu (18/1).

Reniati memastikan pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan akan tetap terlayani tanpa kendala apapun, meskipun BPJS Kesehatan masih memiliki tunggakan. Menurutnya, pelayanan  terhadap tunggakan BPJS Kesehatan tidak mempengaruhi pelyanan terhadap pasien. “Selama ini pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan kepada kami relaitf lancar,” katanya.

Dirut RSU Pakuhaji Corah Usman menambahkan, beberapa waktu lalu RSU Pakuhaji baru saja menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa. Maka dari itu, kata Corah, BPJS Kesehatan belum memiliki tunggakan kepada RSU Pakuhaji. “Kita baru menjalin kerjasama kemarin, jadi belum ada tunggakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa Shanti Lestari mengungkapkan, saat ini BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa sudah bekerjasama dengan 20 rumah sakit di wilayah Kabupaten Tangerang. Setiap tahunnya, kata Shanti, pihaknya telah memperbaharui perjanjian kerjasama dengan rumah sakit provider BPJS Kesehatan.

“Perjanjian kerja sama ini dibuat per tahun dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2019 ini, perjanjian kerjasama disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” ungkapnya.

Shanti menambahkan, rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lolos seleksi berdasarkan hasil kredensialing bagi rumah sakit yang baru pertama kali bekerja sama, atau rekredensialing bagi rumah sakit yang sudah bekerjasama dan akan memperpanjang kerja samanya. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh peserta JKN-KIS menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 
Tampilkan kutipan tek

>red

Post a Comment

0 Comments