Desakan moratorium utara Menguat, Legislatif Dan Eksekutif sepakat


BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Pemerintah propinsi Banten kini tengah giat  mendorong penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Beberapa daerah provinsi sudah ditetapkan, namun sebagian besar masih dalam proses persiapan dan menuju penetapan, termasuk untuk RZWP3K Banten

Sayangnya, dalam proses menuju penetapan RWZP3K ini sarat dengan masalah baik dari segi proses dan subtansi ataupun dari segi kurangnya keterlibatan masyarakat.

Menurut Direktur eksekutif komunike Tangerang utara Budi usman bahwa pembahasan Penyusunan rencana Perda RZWP3K Provinsi Banten tahun 2018-2038 tersebut, memang bertujuan untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dalam rangka peningktan kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan setempat.

Namun ternyata di lapangan di sepanjang  pesisir Kabupaten Tangerang diduga telah terjadi aktivasi kegiatan yang bertentangan dengan Rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Tangerang dan draft  rencana  rancangan perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir  atau RZWP-3-K, idealnya kegiatan pembangunan yang komprehensif  apapun mengacu regulasi tata ruang yang berlaku.

Budi Usman yang juga penggiat tata ruang mengatakan bahwa akan mendukung upaya legislatif dan eksekutif yang sepakat dukungan moratorium kegiatan pembangunan khususnya pesisir Utara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan  rencana  perda RTRW kabupaten Tangerang  dan Rancangan perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten jika  tidak berpihak terhadap pola ruang aktivitas hajat nelayan dan petani tambak  utara,  di duga ada pembiaran negara terhadap aktivitas tidak wajar yang merugikan hajat hidup petani nelayan tersebut.

" Perda RTRW nomor 13 /2011 yang masih berlaku dan  Raperda RZWP3K Banten, belum sepenuhnya menjamin keberlangsungan lingkungan hidup wilayah pesisir dan pulau kecil serta belum menjamin keberlangsungan pengelolaan sumber daya pesisir oleh masyarakat. Pertimbangan dalam penyusunan perda RTRW dan RZWP3K cenderung mengabaikan ruang-ruang pengelolaan masyarakat dan mengedepankan rencana pembangunan infrastruktur yang mengancam degradasi  lingkungan,” ungkap  Budi.

Jayusman Muhtar Anggota DPRD kabupaten Tangerang ketika dalam kegiatan musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang di adakan pada Aula Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Senin (18/02/2019), mengatakan  bahwa, Musrenbang yang selalu di agendakan setiap tahun pada kecamatan , menjadi suatu tempat untuk saling berpendapat dan memberi usulan, agar semua bisa di laksanankan dengan bersama, kondusif serta bisa di reallisasikan.

Anggota DPRD kabupaten Tangerang Jayusman Muhtar juga  mengatakan perlu rekomendasi  untuk mencari solusi persoalan Utara dengan gagasan pertemuan antara dewan,pemkab ,pelaku usaha dan warga terkait dampak  pembangunan pesisir sepanjang pantai Utara yang terkena implikasi pembangunan, ujar Jayusman.

Makmun Muzakki legislator  komisi V DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PPP mengatakan, kegiatan usulan  moratorium kegiatan pesisir  ini yang di laksanakan adalah Inisiatip positif Masyarakat Tangerang utara dalam rangka kontribusi terhadap pembangunan  Tangerang Utara yang partisipatif den berkeadilan  juga diharapkan  moratoum dengan  tidak ada lagi aktivitas  kegiatan apapun di utara pra pembahasan raperda RZWP-3-K di pesisir Tangerang dan revisi perda RTRW baru di legalisasi

“Adanya Kebijakan moratatorium oleh Mentri LHK dan  DKI Jakarta yang di nampaknya ada sedikit bisa tarik napas untuk kita semua Masyarakat Tangerang Utara, dengan di hentikan nya aktivitas kegiatan  Reklamasi,” Kata Makmun Muzakki.

Menurutnya, kedepan harus di lakukan inisiatip dari pihak kalangan Pemda, Pengusaha Pembangunan dan warga terkena dampak untuk duduk bersama dalam rangka mencari Jalan Keluar jangan sampai ada pihak yang di rugikan, karena dalam Persoalan itu ada yang berpikir bagaimana bisa membangun dan jangan sampai masyarakat merasa di rugikan, saatnya Gubernur  Banten dan Bupati Tangerang memoratorium kegiatan pesisir yang tidak sesuai dengan RTRW dan Zonasi pesisir RZWP-3-K.

"Pemerintah daerah harus segera bisa mengambil tindakan signifikan dengan adanya kegiatan kondisi aktivitas pembangunan yang ada di Jakarta di hentikan, untuk duduk bersama dalam mencari Jalan Keluar,"Pintanya.

Sementara itu, warga Kampung Rawal lumpang desa Salembaran jati kecamatan  Kosambi  Usman  , telah  mendesak  kepada para Pemprov , Pemkab serta DPRD   agar memikirkan nasib nestapa masyarakat yang terkena dampak dari proyek reklamasi pesisir dan konservasi air seperti tambak,empang dan sawah serta  rusaknya pola ruang dan ekologis jalur  Sungaii Tahang dan pantai publik akibat dugaan pelanggaran tata ruang yang tidak berkeadilan.


> ldn


Posting Komentar

0 Komentar