Jual Bebek Untuk Tebus Uang PKH


BantenNet.com, KABUPATEN TANGERNG - Kasus dugaan pungutan liar terjadi pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gempol Sari, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Belasan keluarga penerima manfaat mengaku uang PKH yang diterima berkurang karena potongan senilai 50 ribu per penerima.

Asnih, salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga Kampung Gempol Sari mengatakan pungli sudah terjadi sejak tahun 2018. Desember tahun 2018 lalu, pedagang sayuran keliling itu harus menebus dengan uang sebesar 130 ribu untuk mendapatkan uang PKH. Lantaran tak punya uang, dia bahkan terpaksa harus menjual dua bebeknya seharga 120 ribu untuk menebus uang Program Keluarga Harapan (PKH).

“Uang PKH saya kan cairnya waktu itu 1.300.000 namun menurut ketua kelompok, saya harus menebusnya dengan uang sebesar 130 ribu agar uang PKH bisa dicairkan, “ ujar Asnih.

Asnih mengaku dirinya sangat keberatan dengan adanya pungutan biaya sebesar 10 persen dari jumlah uang yang didapatnya dari PKH. Dia terpaksa harus menjual kedua bebeknya ke pasar untuk membayar biaya admin kepada ketua kelompok. Potongan 10 persen, kata Asnih, dilakukan kepada seluruh anggota kelompok.

“Pada saat diminta uang untuk biaya admin sebesar 130 ribu, waktu itu keadaan saya lagi tidak memegang uang makanya terpaksa saya harus jual bebek ke pasar dulu. Tapi pas dijual bebek saya cuma dihargai 120 ribu dan akhirnya saya nyari lagi 10 ribu, biar pas,“ jelasnya.

Asnih mengatakan, pernah meminta agar uang tebusannya diberikan setelah dia berjualan. Atau, dipotong dari uang PKH. Namun ternyata ketua kelompok yang berinisial El mengatakan tidak bisa dilakukan.

Kordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Sepatan Timur Basyarudi mengaku belum mengetahui perihal adanya pemungutan liar yang dilakukan oleh ketua kelompok ataupun pendamping. Namun ia berjanji akan melakukan penyelidikan.

“Sejauh ini saya belum mengetahui tentang adanya pungli yang dilakukan oleh oknum pendamping ataupun ketua kelompok, tapi saya akan coba lakukan penyelidikan apakah hal tersebut dilakukan atau tidak, “ ujar Basyarudi.

Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Lilis mengaku sering mendengar aduan pungli berkali-kali. Namun seharusnya hal tersebut bisa diatasi oleh Kordinator Kabupaten (Korkab) atau Kordinator kecamatan (Korcam).

“Saya sudah sering mendengar aduan hal serupa berkali-kali, namun bukan berarti saya tidak memiliki kewenangan. Di bawah saya kan masih ada Korkab dan Korcam seharusnya mereka bisa menyelesaikannya,”ujar Lilis


> red

Posting Komentar

0 Komentar