F Musrenbang kecamatan Teluknaga menyikapi Tata ruang pesisir,pendidikan dan kesehatan BantenNet.com

Musrenbang kecamatan Teluknaga menyikapi Tata ruang pesisir,pendidikan dan kesehatan

Feb 20, 2019, Wednesday, February 20, 2019

BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Pemerintah Kecamatan Teluknaga gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD tahun 2019. Acara digelar di aula Kantor
Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Selasa (19/2/19) siang.

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para
pemangku kepentingan atau stakeholders ditingkat Kecamatan, untuk mendapatkan
masukan mengenai banyak hal  kegiatan prioritas pendidikan , kesehatan dan tata ruang  diwilayah Kecamatan, berdasarkan masukan dari hasil musrenbang tingkat Desa atau Kelurahan.

Camat Teluknaga, Supriyadi menyampaikan adanya musrenbang perlu dorongan, motivasi, biaya, pemikiran serta tenaga, meskipun pada hakikatnya permasalahan tidak akan pernah selesai.

“Musrenbang ini akan menjadi subangsih serta ke ikhlasan semua, dan akan menjadi amal ibadah untuk berbuat kebaikan di
masyarakat, ” harapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Barhum memaparkan, Musrenbang harus diprioritaskan seiring adanya era globalisasi perkembangan penduduk yang semakin meningkat.

“Untuk saat ini jumlah warga masyarakat yang ingin sekolah lebih banyak dari pada fasilitas gedungnya, sedangkan masalah kesehatan sudah hampir terpenuhi fasilitasnya di daerah Teluknaga,” katanya.

Lanjut Barhum, gedung-gedung sekolah harus ditambah disetiap
Kecamatan, karena gedung yang sudah ada tidak maksimal lagi untuk menampung siswa-siswinya, pihaknya akan segera mendorong pemerintah untuk menambah fasilitas gedung sekolah.

Terkait Pembangunan kawasan pesisir oleh koorporasi  berharap tindakan OPD teknis bila di temukan dugaan pelanggaran regulasi harus disikapi,  tandas Barhum yang juga politisi PDIP.

Direktur eksekutif Tangerang Utara Budi Usman  yang hadir dalam kegiatan tersebut dalam dialog di forum Musrenbang tersebut mengatakan, perlunya proteksi terhadap lahan pertanian produktif dan kawasan konservasi air, juga di desak perlu adanya rekomendasi dan moratorium atau penghentian kegiatan pembangunan  pesisir dan pengurukan yang terindikasi tidak sesuai dengan Perda tata ruang kabupaten Tangerang serta UU nomor 1/2014  tentang Zona pesisir .

“Masyarakat mendesak Pemkab buat moratorium pesisir demi menjaga ekologis wilayah  dan ketahanan pangan yang berkeadilan ,” pungkasnya.


> ldn

TerPopuler