Regulasi Tata ruang dan prioritas Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang


Penulis Budi Usman, penggiat dan direktur eksekutif komunike Tangerang Utara

BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang tak hanya sebatas sawah dan padi dan hasil  perikanan. Saat ini, sayur mayur, buah-buah serta produk holtikultura lainnya menjadi varietas unggulan.

Wilayah utara Kabupaten Tangerang merupakan wilayah pesisir yang berpotensi di bidang pertanian holtikultura, menjadi bidikan Pemkab Tangerang mulai digalakan pada tahun 2019 ini. Mengingat ketahanan pangan merupakan fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang.

Master plan ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah kabupaten Tangerang yang harus direspons secara aktif oleh SKPD, selanjutnya diterjemahkan ke berbagai pecapaian sektoral sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Ada 15 program yang merupakan prioritas Pemkab Tangerang dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tangerang gemilang.

Ke 15 program itu, antara lain Tangerang religius, sanitasi berbasis pondok pesantren (Sanitren), gerakan sekolah menyenangkan (GSM), gerakan Tangerang sehat, sayang barudak (Sabar), masyarakat bugar, Tangerang mandiri pangan

Kemudian, gerakan pembangunan masyarakat pantai (Gerbang Mapan), aksesibilitas bantuan permodalan bagi koprasi dan usaha mikro, Optima (optimalisasi tata kelola pemerintahan dan manajemen aset).

Juga ada gebrak pakumis plus, peduli permasalahan sampah , Tangerang bebas macet, pengelilaan sumber air baku dan pengendalian banjir, produk inovatif dan kreatif (Proaktif).

Publik berharap terbit dengan segera legalisasi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Tangerang dan Raperda Rencana zona wilayah pesisir  yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan akademik dikalangan penggiat.

Publik Berharap perda RTRW tersebut mempunyai berkepihakan pada masyarakat kecil bukan hanya menguntungkan sekelompok orang atau koorporat.

Faktanya terlihat dari konsideran atau landasan Hukum Raperda , Ironisnya Undang undang nomor 1 tahun 2014 perlindungan pesisir serta belum terbitnya Peraturan Daerah Zonasi pesisir RZWP3K  Provinsi Banten dan undang undang Nomor 6 tahun 2016 tentang perlindungan Nelayan ternyata tidak masuk konsideran.

Publik melihat  implikasi lemahnya penegakan hukum dan Peraturan Daerah dan rendahnya wibawa Regulator, sehingga publik menganggap Pemkab Tangerang kurang konsisten dalam menyelamatkan keselarasan serta Pola Ruang RTRW yang berkeadilan.

Saatnya jajaran  DPRD dan Negara mempunyai komitmen yang sama terhadap penegakan konsistensi hak publik, yang gandrung mengedepankan dampak minimun, serta meminimalisir  implikasi negatif kurang tertatanya RTRW yang diduga bertentangan dengan RTRW Nasional, RTRW Banten dan Perda Rencana Zonas Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP2K).

Saatnya Negara, Pemrov Banten dan Pemkab Tangerang, hadir menjadi pelindung pelayan  rakyat miskin, yang sekarang dalam kondisi nestapa akibat gerusan strategi pembangunan koorporat yang sangat ambigu, mengekploitasi sumber daya alam pesisir yang menafikan regulasi dan konstitusi yang berlaku. Konsistensi penegakan tata ruang dan perlindungan ketahanan pangan, terindikasi regulator sudah tidak on the track memproteksi rakyat yang butuh keadilan dalam penegakan tata ruang dan tata kelola lingkungan hidup dalam dimensi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Belum lagi tidak di masukannya UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yaitu UU Nomor 41/2009 serta aturan perlindungan. Miris melihat kelanjutan pekerjaan petani penggarap  ploretaliat yang menggantung asa terhadap  Lahan Pertanian Abadi.

Sehingga Pemerintah Kabupaten Tangerang harus lebih bijak membuat Keputusan Adil terhadap  Peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) yang lengkap, komprehensif dan berpihak, sehingga dampak positiv lebih menggema  terhadap seluruh stakeholder Kabupaten Tangerang tercinta yang  gemilang dan berdaulat (mewujudkan masyarakat sejahtera,cerdas,religius dan berwawasan lingkungan)**
iklan%2BKemendagri

Post a Comment

0 Comments