DPMPTSP Gelar Sosialisasi Perizinan dan Nonpeeizinan Di Kecamatan Pasar Kemis.


Banten.Net.Com,KABUPATEN TANGERANG - Sosialisasi perizinan dan Nonperizinan adalah sebuah kegiatan rutin yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sosialisasi Yang di gelar di Aula Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang pada ( 3/5).

Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan B Yudiana Menjelaskan pada BantenNet.com " Kita harus Lebih mengenalkan tentang Perizinan dan non perizinan kepada masyarakat perizinan apa ajah yang boleh di lakukan pihak kecamatan dan apa yang harus dilakukan oleh masyrakat, dengan adanya pelimpahan perizinan dari Dinas Ke kecamatan ini adalah bentuk pemerinrah kabupaten tangerang kepada masyarakat untuk lebih mudah dan jarak tempuh tidak terlalu jauh " jelasnya.

"Ada beberapa perizinan yang diproses oleh Kecamatan dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMPTSP sesuai pendelegasian kewenangan dari Bupati" terang Yudiana.

" Dengan Sosialisasi ini masyarakat menerima informasi dengan hal hal apa saja. termasuk persoalan perizinan apa, sehingga apa saja yang harus mereka penuhi dalam menjalankan usahanya," tutur yudiana.

Masih Menurutnya " Disamping itu prosesnya dimana dan syaratnya apa saja, Kalau ada proses perizinan yang cukup di selesaikan di tingkat Kecamatan warga hanya datang ke Kecamatan, saja,"imbuhnya.


" kalau masyarakat banyak permohonanya izin berarti masyarakat kabupaten Tangerang sadar terhadap izin izin apa saja yang harus mereka lengkapi"

Khusus di kecamatan misalnya terkait izin mendirikan bangunan tempat tinggal di luar kawasan tertata itu menjadi kewenangan Kecamatan, Ruko atau Toko tunggal itu juga menjadi kewenangan Kecamatan artinya masyarakat sebetulnya dengan ada proses perizinan tersebut cukup hanya mengurus izinnya di Kecamatan.

" Persoalan kewenangan dikecamatan seperti IMB rumah tinggal diluar kawasan bukan di dalam kawasan perumahan akan memudahkan masyarakat, mungkin selama ini masarakat belum paham lebih banyak, Adapun ketentuan untuk DBMPT SP sesuai Perdes 97 thn 2016, sebagai penyelengara pelayanan terpadu satu pintu. seluruh kewenangan" itu sudah harus dilakukan oleh Dinas dan di tanda tangani Kepala Dinas bukan sama Bupati lagi," Kata Yudiana.


> pyan/red

Posting Komentar

0 Komentar