Patuhi Rambu-rambu Pemilu 219, Jadikan Pemilu aman, damai, luber dan jurdil


BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Menjelang Perhelatan Demokrasi 2019 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Banten, H Ahmad Subadri Berikan  pemaparan dan pemahaman politik yang di kemas dalam bentuk sosialisasi regulasi pemilihan umum (Pemilu).

Banyak aturan-aturan baru yang berkaitan dengan rambu-rambu pemilu, baik itu peserta, penyelenggara dan masyarakat tidak boleh melanggar, ketentuan peraturan yang Pemilu yang sudah disepakati bersama. kata Subadri usai gelar sosialisasi regulasi pemilu 2019, di Rumah Makan Saung Ibu Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Selasa (22/1/19) siang.

"Pemilu saat ini ada aturan yang perlu diketahui seluruh lapisan masyarakat, agar  bisa jalan dengan baik, aman, damai, luber dan jurdil," ujar Subadri,

"Jadi pemilu itu harus dilaksanakan tahap azas, kita harus sering-sering lakukan sosialisasi, supaya kita dan masyarakat paham ada aturan didalam proses demokrasi itu," paparnya.

Subadri mengatakan, kegiatan sosialisasi ini sudah yang ke-27 kecamatan dan dua kecamatan lagi untuk Kabupaten Tangerang, dan Partai Hanura mempunyai keyakinan akan lulus dan memenangkan pemilu bahkan kami Partai Hanura Akan lulus pada Parlement Threshold nanti.

" meski dalam Survei Hanura hanya di bawa 4% tapi nyatanya kami lolos pemilu tahun Kali, dan ini salah satu bentuk sosilisasi  bagaimana masyarakat untuk mengenal Partai Hanura dan Para Caleg yang Di usung paratai Hanura" tuturnya.

Dan adanya Sosialisasi hari ini untuk memberikan pelajaran kepada para caleg dan masyarakat tentang Peraturan peraturan yang ada sekarang, Alhamdulillah mereka menanggapi dengan baik, jangan sampai pemilu ini merugikan mereka, karena tidak tahu akan aturan demokrasi," lugasnya.

Bawaslu Kabupaten Tangerang, Muslih menyebut, kegiatan ini sangat positif untuk sosialisasi dan memberi pendidikan politik kepada masyarakat, karena bisa membantu memberi pemahaman peraturan pemilu.

"Bawaslu Kabupaten Tangerang hanya jadi narasumber, bila kita melihat pads undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 448 itu, partai politik bagian dari masyarakat, diperbolehkan untuk sosialisasi pemilu ke masyarakat," tutupnya.


> ldn

Post a Comment

0 Comments