RPJMD Ketahanan pangan Kabupaten Tangerang tidak memihak petani utara


> Penulis Budi Usman, penggiat dan direktur eksekutif komunike, Tangerang Utara


BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Tangerang  2019-2023 menitik beratkan pada sektor ketahanan pangan dan pertanian.

RPJMD merupukan penjabaran dari visi-misi dan perogram pemerintah dalam pembangunan saerah dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang, sesuai dengan UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah.

 Pembangunan yang pesat membuat daerah resapan air beralih fungsi menjadi gedung , pergudangan dan perumahan, seperti yang terjadi di Tangerang utara Banten.

Lihat saja lahan di kawasan kampung rawa lumpang desa Salembaran jati kecamatan kosambi,  Sebelum adanya proyek pembangunan, lahan ini berupa sawah dan empang yang berfungsi normal  menjadi resapan air dikala hujan serta menjadi aliran alternatif saat tahang meluap. Karena itu, banjir tak pernah menerpa kawasan ini.

Namun, sejak empat bulan terakhir raungan alat berat pengeruk tanah telah menggantikan kicau burung-burung. Warga pun cemas banjir bakal menggenangi rumah mereka saat musim hujan tiba. Pasalnya, kini tak ada lagi tempat untuk menampung air hujan.

Ironisnya, Pemerintah Kabupaten  Tangerang yang selalu punya jargon RJPMD ketahanan pangan dan Tangerang gemilang terlihat diam  tak bisa berbuat banyak karena para pengembang sudah di duga mengantongi rangkaian regulasi izin.

Yang lebih merisaukan, banyak proyek pembangunan prestisius seperti pergudangan dan perumahan di kawasan Utara seperti  kecamatan kosambi, teluk naga hingga Sepatan dan paku haji kini  rutin menjadi langganan banjir. Padahal, Pemkab  Tangerang pernah melarang proyek perumahan yang berada di daerah aliran sungai. Untuk proyek-proyek perumahan di daerah resapan air yang sudah mengantongi izin, Pemkab cuma bisa meminta para pengembang menyediakan lahan buat penampungan air, ironis .

kepala daerah diingatkan untuk hati-hati mengeluarkan keputusan soal alih fungsi lahan. Sebab, jika itu dilakukan sembarangan untuk kepentingan lain bakal terancam hukuman pidana dan denda. Konstitusi mengingatkan para bupati dan walikota tak sembarangan mengalihfungsikan lahan persawahan untuk kepentingan lain. Jika itu dilakukan, hukuman pidananya tiga kali lebih berat dibanding jika dilakukan rakyat biasa.

Undang-undangnya mengatakan seperti itu, karenanya bupati dan walikota tidak boleh sembarangan melakukan alih fungsi areal yang sudah ditetapkan sebagai lahan persawahan berkelanjutan .

 Regulasi menjelaskan, dalam pasal 73 Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan, setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan pidana dengan sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar.

Mengacu Pada Hasil hasil survey wilayaah kerja Dinas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Irigasi Pantai Utara terkait konversi lahan sawah di Kecamatan Teluknaga , Kecamatan Paku Haji adan Kecamatan Kosambi mendapatkan hasil wajib waspada. Kondisi luas lahan pertanian sebagai bagian dari lahan resapan di Kabupaten Tangerang wilayah utara setiap tahun mengalami penurunan luas lahan. Penurunan tidak lain disebabkan konversi dan lahan pertanian berubah menjadi lahan pergudangan, industri, perumahan, pemukiman kampung dan jalan.

 Diperkirakan, beberapa tahun ke depan, banjir akan menghantui beberapa wilayah di Kecamatan Paku Haji, Sepatan Timur, Sepatan Induk, Teluknaga dan Kosambi karena berkurangan resapan air akibat konversi.

Lahan pertanian produktif berkurang seluas ribuan hektare tiap tahun di kawasan Pantai Utara Kabupaten Tangerang, Banten. Lahan pertanian tergerus lantaran dijadikan kawasan perumahan , gudang dan pabrik .

 Lahan pertanian tersebar pada 29 kecamatan dengan luas mencapai 41 ribu hektare.

Namun, penyusutan lahan persawahan dengan menggunakan irigasi teknis itu berpengaruh terhadap produktivitas ketahanan pangan dan padi setempat.

 Kita semua menyesalkan upaya destruktifikasi pengembang melakukan upaya pengurukan lahan produktif menjadi kawasan perumahan, pusat perbelanjaan dan pergudangan hingga industri.

 Masalah lahan berkurang itu terjadi merata hampir  di Kecamatan Sepatan,  Teluknaga, Sepatan timur, Rajeg, Kosambi,  dan Pakuhaji. Bila dibiarkan masalah tersebut tentu akan berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan setempat dan resapan air makin berkurang implikasi banjir di depan mata dan komitmen RJPMD kabupaten Tangerang hanya halusinasi saja.


Post a Comment

0 Comments