Ungkapan Suara Hati; Orang Miskin Dilarang Sakit

Ungkapan Suara Hati; Orang Miskin Dilarang Sakit

Jan 3, 2019, Thursday, January 03, 2019

BantenNet.com, TANGERANG - Katanya negeri kita kaya raya akan tetapi kekayaan nya tidak ataupun belum di maksimalkan sehingga untuk saat ini dan entah sampai rakyat bisa secara langsung merasakan kehadiran negara disetiap keluh kesah serta kesulitan nya.

Padahal salah satu syarat serta dasar didirikan nya sebuah negara adalah untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya tanpa memilih. Yang sangat krusial adalah persoalan pendidikan serta kesehatan gratis tanpa syarat untuk rakyat yang ironisnya hal ini hanya menjadi wacana bagi siapapun penguasa negeri ini dan menjadi angin surga bagi mereka yang ingin terjun berkontestasi dalam perhelatan akbar 5 tahunan.

Padahal tentu saja kita sebagai warga negara wajib mematuhi aturan yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan semua pihak yang diwakilkan oleh mereka dari tingkatan kabupaten, propinsi, sampai nasional.

Khusus di sektor kesehatan masih sangat banyak pertanyaan yang timbul dibenak rakyat Indonesia tentang peranan negara yang dalam hal ini diwakili oleh BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) bagaimana tidak, rakyat diwajibkan untuk ikut serta dalam keanggotaan BPJS akan tetapi ketika mereka sakit dan berobat harus melalui mekanisme yang sangat tidak fleksibel dengan sistem great dan kualifikasi rumah sakit

contoh  : A ingin berobat penyakit katarak dan mengharuskan untuk dioperasi dirumah sakit yang standar dan memang memiliki peralatan yang lengkap, karena terbentur dengan mekanisme yang njlimet (ribet) A harus berobat ke rumah sakit rujukan awal yang sudah jelas fasilitasnya belum memadai  baru kemudian diberikan rujukan untuk ke rumah sakit dengan great 1 tingkat diatasnya belum lagi banyak nya oknum yang memanfaatkan keadaan dan melihat peluang untuk bisa dilakukannya komersialisasi terhadap pasien tersebut ketika pasien tersebut sudah berada di rumah sakit dengan standar serta great diatas rata rata. Mereka para oknum malah memberikan rekomendasi untuk pasien tersebut agar berobat diklinik pribadinya dengan dalih fasilitas serta kelengkapan alatnya sangat menunjang tentunya pasien dikenakan tarif umum yang harganya sulit  dijangkau.

Contoh lain :
Seorang  pasien BPJS ingin memeriksakan luka dikepala nya akibat terjatuh dan terbentur lantai sehingga menyebabkan nyeri dibagian tengkorak belakang, ketika sampai di rumah sakit sang pasien disambut dengan tidak ramah oleh oknum oknum yang tak bertanggung jawab di rumah sakit tak sampai disitu ketika memeriksa pasien pun mereka hanya mengemukakan pendapat medis yang dianalisa berdasarkan kebiasaan historis hal ini diperparah ketika pasien ingin melakukan CT SCAN pihak rumah sakit berdalih bahwa untuk pemeriksaan tersebut tak dibackup oleh BPJS alias biaya sendiri, ketika keluarga pasien meminta pihak rumah sakit untuk memberikan keterangan tertulis mereka menolak dengan keras, keluarga pasien pun merasa tak terima dan menduga bahwa oknum rumah sakit bermain curang lalu terjadilah adu mulut sehingga menimbulkan kericuhan,
Bahkan pernah satu ketika ketika ada pasien tidak mampu (tunawisma) yang seharusnya dinas sosial turun tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan memakai anggaran negara yang terjadi malah pasien tersebut tak ditangani dengan baik sehingga menyebabkan pasien tersebut meninggal dunia tentunya.

Pertanyaaan nya adalah ketika rakyat sudah menunaikan kewajibannya membayar iuran bulanan BPJS akan tetapi ketika meminta hak nya untuk mendapatkan pelayanan malah dipersulit lalu dimana kehadiran negara untuk bisa mengakomodir kebutuhan dasar rakyatnya
Padahal kesemuanya telah diatur didalam konstitusi kita.

UNDANG UNDANG KESEHATAN NO 36 TAHUN 2009


Pasal 5
(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Pasal 7
Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.Belum lagi jika bicara soal UNDANG UNDANG NO 25 TAHUN 2009

 Tentang Pelayanan Publik

Pasal 4
Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
*a. kepentingan umum;*
*b. kepastian hukum;*
*c. kesamaan hak;*
*d. keseimbangan hak dan kewajiban;*
*e. keprofesionalan;*
*f. partisipatif;*
*g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;*
*h. keterbukaan;*
*i. akuntabilitas;*
*j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;*
*k. ketepatan waktu; dan*
*l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan*

Ditambah dengan *UNDANG UNDANG NO 44 TAHUN 2009* tentang *RUMAH SAKIT*

_Pasal 2_
*Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.*

Jika semua hal ini dibiarkan secara terus menerus maka rakyat indonesia akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahnya dan jika rakyat sudah tak mau mendengar serta menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintahnya berarti negara sedang dalam masalah lalu jika usul ditolak tanpa ditimbang dianggap subversif dan mengacau keamanan maka hanya ada satu kata
*LAWAN!!!!!!*


Penulis: BIRO LITBANG FAM TANGERANG

TerPopuler