Aktifis Sikapi UU penataan ruang 26/2007; 0,14 Pertahun Lahan Produktif Di Banten Hilang


BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menyatakan laju penyusutan luas baku lahan pertanian di Banten dalam lima tahun terakhir mencapai 0,14 persen per tahun, atau menghilang sekitar 273 hektare tiap tahun, Berdasarkan data terbaru pada 2016, luas baku lahan sawah yang tersebar di empat kabupatan dan empat kota di Banten tersisa 194.716 hektare.

 Adapun rincian sisa sawah di empat kabupaten, tuturnya, adalah Pandeglang tersisa 54.080 ha, Lebak 45.843 ha, Kabupaten Tangerang 38.644 ha dan Serang 45.024 ha. Sementara luas baku lahan sawah di kawasan perkotaan seperti Kota Tangerang tersisa 690 ha, Cilegon 1.746 ha, Serang 8.476 ha dan Tangerang Selatan hanya tersisa 213 ha," kata Direktur eksekutif komunike Tangerang Utara Budi Usman kepada awak Media pada Rabu (13/02/2019).

Seharusnya, ungkap Budi, Undang-Undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dapat mengakomodasi permasalahan ini. Namun,Undang-undang tersebut, tidak terasa gaungnya, dan tidak terlihat sejajar dengan target peningkatan produksi.

"Dalam pasal 73 Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan, setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan pidana dengan sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar," ujarnya.

Budi juga menyoal kinerja Pemkab Tangerang perihal kegiatan laporan terhadap pelaku usaha terkait dugaan pelanggaran UU penataan ruang no 26/2007.

Seperti di lansir dari media warta kota 11/2/ 2019 telah terjadi Sidang yang digelar di ruang sidang 2 Pengadilan Negeri Tangerang menghadirkan empat saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa Direktur PT MPL (Mitra Propindo Lestari) TJS

"Bangunan yang didirikan ini di atas tanah negara. Dari hasil peninjauan lapangan oleh tim dari Pemkab Tangerang bahwa dokumen perizinan pembangunannya tidak ada" jelas Rizal selaku pegawai bagian hukum Setda Pemkab Tangerang.

Rizal, pelapor kasus ini memperkarakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 69 Undang-Undang No 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Sebagai informasi, TJS diduga melanggar Pasal 69 dan Pasal 71 UU No 26/2007 tentang Tata Ruang dan diancam hukuman penjara tiga tahun dan denda Rp 500 juta.

Kasus muncul ke permukaan setelah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang memperingati PT. MPL untuk menghentikan pembangunan jalan yang dijadikan akses menuju Kawasan industri dan Parsial 19.

Pasalnya, kawasan industri yang berada di sekitar Sungai Turi tersebut di klaim merupakan daerah resapan air dan kawasan hijau milik Pemkab Tangerang.ucap Budi saat membaca pemberitaan dari Media warta kota.

Budi menjelaskan, Pemerintah kabupaten Tangerang melalui Perda Tata ruang nomor 13/2011 dan pemerintah Propinsi Banten sebenarnya telah terang benderang melalui Perda Nomor 5/2017 telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencangkup konsideran proteksi ketahanan pangan Kabupaten Tangerang. Selanjutnya harus ada Peraturan Daerah sebagai instrumen pengendalian perubahan pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan agar kekuatannya lebih mengikat.

"Payung hukum dalam mengelola tata ruang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang RTRW 2011-2031, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Perda Provinsi Banten nomor 2 tahun 2011. Di atas lagi adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur," jelas Budi.

Menurut Budi bahwa, arahan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Tangerang Ketentuan pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang, meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU No 26 tahun 2007, bahwa pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Didalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa kewajiban dan larangan serta ketentuan sanksi, berupa Mengatur kewjaiban masyarakat sebagai berikut , menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagia milik umum.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tersebut di atas memiliki konsekuensi berupa ancaman sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana penjara dan denda.ujarnya.

Idealnya Pemkab Tangerang terhadap pelaporan pelaku dugaan pelanggar tata ruang Pengenaani awal seharusnya terlebih dahulu dengan peringatan/teguran kepada aktor pembangunan yang dalam pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang dikeluarkan.

Sanksi administrasi, dapat berupa tindakan pembatalan ijin dan pencabutan hak. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terlebih dahulu dibandingkan sanksi-sanksi lainnya. Dalam pemantauan pemanfaatan ruang (pelanggaran persil) kemungkinan yang melakukan pelanggaran adalah pemilik persil atau lembaga pemberi ijin (dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang bertanggung jawab). Sanksi yang dikenakan adalah: Untuk aparat pemerintah diantaranya, teguran, Pemecatan, Denda, Mutasi dan Untuk masyarakat diantaranya, Teguran, Pencabutan ijin, Penghentian Pembangunan sampai Pembongkaran.terangnya.

Sanksi tersebut diberi batas waktu pelaksanaan terutama untuk putusan yang membutuhkan waktu seperti pembongkaran atau pelaksanaan administrasi.

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sudah terlampaui, sanksi administrasi belum dilaksanakan, maka pemerintah berhak mengajukan kasus ke lembaga peradilan. Sanksi Perdata, dapat berupa tindakan pengenaan denda atau pengenaan ganti rugi. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang atau badan hukum. Sanksi perdata dapat berupa ganti rugi, pemulihan keadaan atau perintah dan pelarangan melakukan suatu perbuatan. Sedangkan Sanksi Pidana, dapat berupa tindakan penahanan atau kurungan.

Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi pidana dapat berupa kurungan, denda dan perampasan barang.

Terkait pelaporan dugaan pelanggar UU penataan ruang, kami sangat apresiasi kinerja Pemkab Tangerang yang sangat bersemangat dan antusias untuk memproses dugaan kegiatan tersebut untuk penegakan hukum, namun saya menyayangkan pelaporan tersebut seharusnya melalui jalur edukasi dan pembinaan perlindungan terhadap warga dan pelaku usaha, idealnya sanksi administrasi atau pembongkaran jika benar terjadi terjadi pelanggaran tersebut namun, pemkab begitu agresif melapor ke ranah pidana,beda sekali dengan standar pemberlakuan terhapus pelaku usaha atau koorporasi dan warga yang marak membangun kegiatan dan bangunan sepanjang Daerah aliran sungai di kawasan kecamatan Sepatan timur ,Teluknaga dan Paku Haji di biarkan saja.kata Budi

" Menyoal adanya Laporan Pemkab terhadap pelaku usaha , Budi mengatakan tidak ada hal yang salah dalam rangkaian proses pengajuan pembangunan kontruksi betonisasi di sepadan sungai Turi desa laksana kecamatan paku haji, Budi mengklaim kenapa Pemkab Tangerang tidak mau menciptakan iklim sehat untuk investasi ,justru pola pelaporan tersebut memberi implikasi negatif bagi warga karena asas pemanfaatan jalan betonisasi tersebut positiv untuk kepentingan pekerja dan pelaku usaha, kalau memang pelaku usaha bersalah, beri saja edukasi dan perlindungan untuk perbaikan ke depan, bukan dengan saling mencari kesalahan malah akan menganggu pelayanan publik terhadap kegiatan pekerja,ini kebijakan tendensius Pemkab yang berlebihan, ada apa ? " Tanya budi

Belum adanya kegiatan sistimatis alih fungsi yang bertentangan dengan dugaan pelanggaran tata ruang dari kawasan hijau serta resapan air menjadi kuning dan abu abu, seperti istilah standar ganda ini menimbulkan apatisme ketidak percayaan publik terhadap konsistensi pemkab terhadap penegakan regulasi tata ruang,tandas Budi.

Pada sidang pelanggaran tata ruang yang di gelar di Pengadilan Negeri Tangerang Senin, 11 Februari 2018, Tjen Jung Sen didakwa melanggar ketentuan Pasal 69 dan 71 UU No 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang oleh karena membantu memperbaiki jalan yang terletak di Kali Ciasin Sungai Turi Desa Laksana Kabupaten Tangerang.

Menurut budi Kuasa Hukum Tjen Jung Sen , Erlangga telah menerangkan bahwa dalam fakta persidangan perbaikan jalan di Tahun 2003 mengapa baru dipersoalkan di tahun 2018, ini adalah perkara kadaluwarsa karena telah mengenyampingkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHAP dimana perkara yang diancam sanksi Pidana 3 Tahun akan kadaluarsa selama 6 tahun dan pada faktanya perkara ini baru dilaporkan setelah 15 Tahun.

" Pendapat ini sejalan dengan pertanyaan majelis hakim yang menanyakan kepada saudara Pelapor Abdullah Rijal yang merupakan biro Hukum Pemda Kab. Tangerang yakni perbuatan terdakwa telah 15 tahun berlalu dan diistilahkan seperti membesarkan seorang anak yang kira-kira saat ini berusia SMP (15 Tahun) dan mengapa fungsi pengawasan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang tidak berjalan semestinya selama 15 Tahun? Seharusnya berikan teguran pada saat jalan yang dimaksud diperbaiki, ujar majelis hakim dalam persidangan senin lalu (11/2/2019).

Disisi lain saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagian bukan merupakan saksi yang melihat langsung proses perbaikan jalan pada tahun 2003, melainkan saksi yang diberikan tugas oleh dinas terkait untuk ikut bersaksi di persidangan, seluruh pertanyaan majelis hakim terkait apakah saksi melihat dan menyaksikan langsung perbuatan yang terjadi pada tahun 2003 dan pernah datang ke lokasi?
Lantas saksi dari dinas tata ruang mengakui belum pernah datang dan melihat langsung ke lokasi, pada hakikatnya saksi tersebut dikategorikan sebagai saksi testimonium de auditu, ujar Budi Usman yang juga penggiat lingkungan hidup.

Lantas apakah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang dalam keterangannya tidak mengetahui isi jawaban atas teguran yang dikirimkan Terdakwa, sebagai itikad baik terdakwa menjawab surat teguran dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang yang dikirimkan pada dan 09 Februari 2018, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan SDA kab. Tangerang secara jelas melakukan upaya represif dengan segera menempuh jalur hukum pada setiap warga masyarakat yang belum memenuhi proses perizinan, hal ini menyimpangi ketentuan yang tertuang dalam UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mana asas kemanfaatan, akuntabilitas dan profesionalitas yang harus dijunjung tinggi serta penghormatan terhadap hak-hak sipil warga negara, Ujar Budi

Sejalan dengan itu ketentuan Pasal 63 UU No. 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap sengketa penataan ruang yang timbul diselesaikan secara Musyawarah, sehingga kuasa hukum menyayangkan bila semua kekurangan izin tidak lagi dibina melainkan diselesaikan melalui pemidanaan. lantas apakah warga negara selalu menjadi pihak yang lemah???, tanya Budi

Sosialisasi pada masyarakat dan pelaku ungkap Budi, menjadi agenda penting dan hukumnya wajib, agar masyarakat tidak mengubah lahan pertaniannya menjadi lahan terbangun dan masyarakat tidak merasa tercurangi karena tidak tahu peraturan tersebut. Untuk kasus ini mustahil masyarakat dengan mudah menaatinya, maka perlu penerapan mekanisme disinsentif dan sanksi administratif sebagai bentuk instrumen pengendalian perubahan pemanfaatan lahan pertanian.

Regulasi dari Negara sebenarnya sudah adil, ternyata masalah pengendalian alih fungsi lahan, sudah diatur dalam UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan," lanjutnya

Sementara masalah perizinan, Pemkab Tangerang hanya serimonial mewajibkan si pemohon untuk membuat pernyataan penggantian lahan tersebut. Sampai saat ini belum terlihat secara faktual dan objektif tentang transparansi pengembang dan perusahaan di Kabupaten Tangerang yang sudah mengganti lahan yang dialih fungsikan.

"Kita sepakat transformasi pembangunan harus tetap di lakukan terus untuk mendokrak percepatan pertumbuhan ekonomi namun juga perlu juga perlindungan terhadap rakyat dan pelaku usaha dalam rangka kampanye demi kedaulatan dan ketahanan pangan serta perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang lebih ekologis dan kapabel serta kita berdoa dan berharap segera terbitnya Peraturan sehat buat warga kita kedepan generasi sekarang dan penerus yang selanjutnya yang identik dengan generasi gemilang dan berkeadilan bukan hanya lip service saja," tutup budi

>  ldn

Post a Comment

0 Comments