Pembentukan Panitia BPD Rawa Boni di Pertanyakan

Pembentukan Panitia BPD Rawa Boni di Pertanyakan

Feb 7, 2019,

BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Panitia Pembentukan Badan Permusyawarahan Desa ( BPD ) Rawa Boni diduga adanya sekenario muatan politik untuk kepentingan salah satu calon tertentu terlihat kurngnya informasi untuk masyarakat bahkan terkesan tertutup.

Bucek warga kejaroan 03, mengaku tidak dilaksanaannya sosialisasi kepada warga oleh panitia pemilihan baik berupa selebaran maupun pamflet yang ditempelkan di sejumlah RT terkait dengan memeberitahukan Bagaimana proses dan tata cara tahapan pemilihan anggota BPD.

"Saya tidak pernah mendengar atau melihat ada sosialisasi yang dilakukan, padahal dalam Perbup No 80 tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, ada tahapan tahapan dan mekanisme yang di tempuh, Justru ada salah satu warga yang mendapatkan undangan rapat tetapi sudah masuk tahapan penyaringan bakal calon. tuturnya,Rabu (6/02).

Bucek juga menmbahakan adanya Kejanggalan terbentuknya susunan kepanitian pemilihan BPD yang tidak diketahui warga, sedangkan anggaran yang panitia gunkan anggaran yang sudah di siapkan pemerintah  seperti selebaran maupun kertas yang ditempel di Kantor Desa Rawa Boni terkait dengan pengumuman dan daftar susunan kepanitian yang terpilih.tambhnya.


Padahal kata dia, masyarakat mengharapkan adanya informasi tersebut karena banyak warga yang ingin ikut mendaftar pada pembentukan panitia dan pemilihan anggota BPD di desa itu.

“Kami warga Sama sekali tidak mengetahui bakal adanya pembentukan panitia dan pemilihan anggota BPD Rawa boni karena tidak ada sosialisasi, dari panitia kami warga seperti bukan bagian dari masyarakat Desa Raw Boni” ungkap bucek

Menurutnya, aturan dan Tata cara yang diatur dalam pembentukan panitia dan pemilihan BPD nantinya, harus ada perwakilan dari setiap rukun tetangga (RT) juga dari unsur masyarakat, tokoh warga, tokoh agama, dan beberapa dari tokoh lainnya.
Apabila ada pembentukan panitia dan pemilihan BPD, dalam memilih perwakilannya bukan dipilih-pilih dari oknum aparatur desa.

“Kami menduga tidak adanya transparasi dan terkesan di sembunyikan seperti ada pesanan,” ungkapnya.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Sutahadi selaku Ketua BPD periode sebelumnya. Ia mengatakan kepada awak media " menduga banyak terjadi kejanggalan dalam hal proses pemilihan BPD periode 2019-2023 yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Rawaboni, untuk kepentingan Pilkades nanti"ucapnya.

Kata dia, pemilihan BPD bakal tidak demokrasi, kemudian yang bakal terpilih nantinya diduga dari para pegawai atau masih orang-orang kepala desa yang sekarang masih menjabat.

"Dari sosialisasi sampai pembentukan panitia, saya selaku Ketua BPD lama tidak pernah mengetahui, sampai akhirnya saya mendapatkan info langsung dari anggota saya sendiri yang memang sengaja, untuk menanyakan perihal tersebut keada Kades Rawaboni.

" Ternyata, Kades Rawaboni menjawab, panitia pemilihan BPD periode baru sudah dibentuk yang faktanya tanpa pernah ada pemberitahuan kepada saya yang sampai saat ini belum pernah menerima SK resmi bahwasanya masa jabatan saya berakhir, karena memang belum ada pemilihan pengurus BPD yang baru," tutup pria yang kerap disapa Hadi ini.

> ydi

TerPopuler