YPK Dan Kantor Hukum Senopati Adakan Diskusi Publik Tentang Perlindungan KonsumenBantenNet

YPK Dan Kantor Hukum Senopati Adakan Diskusi Publik Tentang Perlindungan Konsumen

Mar 3, 2019, Sunday, March 03, 2019

BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Yayasan Perlindungan Konsumen Bersama Kantor Hukum Senopati yang Beralamatkan di Jalan Saga kampung Pekong RT 004/002 Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang menggelar diskusi tentang Perlindungan Konsumen.

Selain, diskusi publik untuk menegaskan adanya kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen seperti tertuang dalam  UU No. 8 Tahun 1999, pada pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen, papar Masjiknursaga Ketua Umum YPK dari Kantor Hukum Senopati kepada Awak Media, Minggu, (3/03/2019).

" Dalam pasal 46 ayat 1 huruf c Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jo pasal 7 PPRI No. 59 Tahun 2001 Ttg Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Jo berdasarkan halaman 53-65 Buku II Mahkamah Agung (MA), Lembaga Perlindungan Konsumen dapat beracara perdata di pengadilan atas legal standing badan hukum YPK-Senopati" ujarnya.

Masjiknursaga juga menegaskan tentang di Bebaskannya hutang rakyat Indonesia seperti korban dari ketidakpastian hukum. Jika masih ada debt collector (penagih hutang) dan atau penarikan unit kendaraan yang berkeliaran dijalanan, kami akan upaya hukum, baik secara pidana maupun perdata. Mami gugat bukan hanya sekedar debt collector yang akan kami tindak, tapi pemilik usahanya pun (Dirut /CEO Perusahaan,red), kami gugat secara perdata. Salam pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” tegasnya,

Dikatakannya, anggota YPK Senopati bisa beracara perdata di pengadilan atas legal standing badan hukum YPK Senopati. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, juga asas kepastian hukum.

“Baik pelaku usaha maupun konsumen, harus mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum,” tukasnya.

Menurutnya, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, class action, Lembaga Perlindungan Konsumen, Pemerintah atau instansi terkait.

Pria akrab disapa Ajik ini menambahkan, YPK-Senopati berencana akan mengadakan atau mendirikan asosiasi Advokat, dan juga sosialisasi pemberdayaanmasyatakat dalam tema “Bebaskan hutang rakyat Indonesia korban dari ketidakpastian hukum”.

“Kita akan sosialisasi soal kepastian hukum ke masayarakat. Menjelaskan praperadilan, perdata perlindungan konsumen, dan menggugat pelaku usaha-usaha yang kurang baik,” ucapnya.

Ajik berharap, nantinya sudah tidak ada lagi debt collector (penagih hutang,red) liar di lapangan yang meresahkan masyarakat. Sehingga terjadi iklim usaha yang kondusif.

“Untuk anggota YPK Senopati kita harus tetap belajar serta ciptakan kepastian hukum, tegakan hukum walau langit akan runtuh,” tegasnya.

Menurutnya ada standart Operating Procedure (SOP) dal pelayanan pengaduan konsumen di YPK Dan Kami siap melayani pengaduan masyarakat dan Bisa Datang langsung ke Kantor kami atau melalui email kami.tutupnya


> ldn
Iklan Masyarakat

TerPopuler