Di Duga Ada Praktek Jual Beli Jabatan (Pjs) Di Desa Kosambi Dalam

Di Duga Ada Praktek Jual Beli Jabatan (Pjs) Di Desa Kosambi Dalam

19 Jun 2019, Juni 19, 2019

BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Sejumlah masyarakat dan para tokoh Agama mempertanyakan sebuah kebijakan dan keputusan yang di ambil oleh Camat Mekarbaru,Tb.Anjar Azizi.DMS.S.Sos.MSi. tentang adanya penempatan Kepala Desa Sementara (Pjs) .

Penjabat Sementara (Pjs) di Desa Kosambi Dalam dengan di tunjuknya  H.Nabani (Sekdes) di anggap tak berdasar juga tanpa mengacu pada aturan yang berlaku saat ini. Bahkan dianggap jadi penghalang ditambah akan sulit untuk berkordinasi terkait Anggaran Dana Desa tahap ke 2  jika dijabat oleh H.Nabani (Sekdes) segala carapun di jalankan oleh Camat.Terang Tokoh Pemuda yang Tidak Mau di Sebutkan namanya.

" Pasalnya, H.Nabani (Sekdes) Kosambi Dalam yang seharusnya menjadi Pjs bila melihat aturan aturan yang ada dalam menentukan Pjs  Desa Kosambi Dalam yang sudah habis masa jabatan kepala Desanya" ujarnya.

Melhat hal ini Praktisi hukum sekaligus pengamat politik di Kabupaten Tangerang, H.Saipul Ulum SH akhirnya angkat bicara "Sangat miris demi memuluskan langkah salah satu Bakal Calon Kades,  Oknum tokoh di Desa berinisial HMS"

Menurutnya, Camat Rela menggorbankan aturan demi kepentingan suatu golongani, ujar H.Saipul Ulum.

"Hal tersebut sempat menjadi perdebatan antara Kasie Pemerintahan dan Sekcam Mekar Baru terkait keputusan sepihak Oknum Camat tersebut," tambahnya.

Tetapi entah hal apa, tiba-tiba Oknum Camat Mekar baru ini masih belum mengambil sikap dan terkesan menggantung dengan berbagai alasan tak masuk akal juga terkesan terintimidasi oleh seseorang, tuturnya.

Oleh karena itu H.Saipul Ulum mencium adanya praktik jual beli jabatan di instansi Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang

" Persoalan ini harus dibuka dan di jelaskan apa penyebab dan alasan tertundanya satu nama tersebut," jelasnya

Tak tanggung  - tanggung, H.Saipul Ulum SH menyebut ada oknum Kecamatan, yang melakukan Deal - dealan juga ada angka yang ditawarkan kepada Pjs Kades yang ingin SK-nya disahkan juga disetujui oleh Camat TB. Anjar Azizi," tegasnya

“Ini jelas, Penyelewengan  dan penyalah gunaan jabatan, jual beli jabatan, kejahatan dalam bentuk Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu maka kami selaku Praktisi Hukum, menduga , ini merupakan kejahatan terorganisir dan diduga dimotori  oleh  salah satu oknum  tokoh di Desa Kosambi Dalam berinisial H.M S," ujarnya kesal.

Selain itu, mereka pun menyoroti langkah usulan penunjukan Pjs yang dilakukan oleh Camat TB.Anjar sarat kepentingan.

Alasannya, usulan penunjukan itu dilakukan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir. Dimana berdasarkan aturan, masa jabatan Kepala Desa saat ini berakhir pada akhir Agustus Lebih dari itu usulan nama pergantian Pjs didesa Kosambi Dalam itu dilakukan tanpa melalui koordinasi dengan perangkat Desa setempat," terangnya

“SK sebetulnya habis bulan Agustus ini,untuk Kepala Desa tetapi penunjukan ini dilakukan sebelum masa jabatan berakhir. Memang, yang menentukan Pjs dari camat, tetapi seharusnya Camat koordinasi dengan perangkat Desa terlebih dahulu, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Karang Taruna. Namun ini tidak dilibatkan, dalam artian hanya sepihak antar pegawai Kecamatan,” keluh H.Saipul Ulum SH

Untuk itu lanjut H.Saipul Ulum SH meminta agar Camat Mekar baru mempertimbangkan kembali penunjukan Pjs serta menindak oknum yang terindikasi melakuka pungli jual beli jabatan. Jika tidak, hal ini akan menambah deretan citra buruk juga catatan kelam Kecamatan Mekar baru sendiri," tegasnya

Belum lagi beredar laporan dari ( team pencari Fakta ) kami dilapangan bahwa Oknum tokoh yang berinisial HMS tersebut mendatangi satu persatu anggota BPD untuk meminta tanda tangannya guna menolak H.Nabani menjabat Pjs Desa Kosambi Dalam
" Untuk apa, cara seperti ini sudah tidak dapat di benarkan "

“Kami akan menggugat. Karena berdasarkan kajian bersama masyarakat, kami akan mengurus ketingkat yang lebih tinggi, bahkan mengancam membawa persoalan ini ke Pemerintah Kabupaten (Bupati, BKAD , Pemdes, ) bahkan rencananya ke jalur kepolisian," ungkapnya mengakhiri.

Sampai dengan berita ini di turunkan, Camat Mekar Baru TB.Anjar Azizi belum dapat di mintai keterangan



>ari/ldn

TerPopuler