Soal Penunjukan Pjs Kades Domain Camat Setempat

Soal Penunjukan Pjs Kades Domain Camat Setempat

Jun 29, 2019, June 29, 2019

BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang mengatakan, sesuai dengan pasal 115 Perda No 9 Tahun 2014 yang dirubah menjadi Perda No 17 Tahun 2018 Tentang Desa, yang berhak mengusulkan Pjs Kades itu domainnya Camat dan sudah diatur dengan jelas," tegasnya

“ Tidak boleh kalau BPD,, adapun diusulkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kalau tidak ada ke Camat, kalau tidak ada juga usulan Sekretaris Desa, untuk Sekdes dengan catatan harus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi tetap kembali lagi ke usulan Camat, “ ucap Ahmad Hapid Kabid  DPMPD Kabupaten Tangerang

Lanjut Hapid, menurutnya, musyawarah pengusulan Pjs Kades  yang di lakukan di Kecamatan Kresek tidak bermasalah dan sesuatu yang positif.

“Pokoknya mah mau siapapun usulannya Pak Camat, tanpa persetujuan BPD itu tidak masalah. Cuma mungkin Pak Camat lebih demokratis, maka dari itu dimusyawarahkan dulu pengusulan Pjs dengan BPD itu bagus, tetapi dalam aturannya tidak ada, “ ucapnya.

Ahmad Hapid membeberkan, bahwa golongan tidak menjadi syarat wajib untuk menjadi Pjs, hanya ada beberapa hal saja yang harus dipenuhi, dan pada tanggal 23 Juli 2019 nanti, semua Pjs Kepala Desa yang ada di Kabupaten Tangerang harus dilantik.

“Yang pertama tentu dia harus PNS, Memahami Pemerintahan, memahami Teknis Pemerintah, siap dengan beban kerja, lokasi Pjs, berkompetensi, dan pertimbangan objektif lainnya, namun tidak diwajibkan harus golongan berapa, lalu nanti pada tanggal 23/7/2019 Pjs harus sudah dilantik, “ bebernya.

Sementara itu, tempat yang berbeda Kepala Seksi Pemerintahan, Kecamatan Kresek H.Endang Suyaman mengatakan, jika salah satu tugas BPD adalah memberitahukan jika masa jabatan Kepala Desa sudah habis, bukan mengusulkan Pjs," tegasnya (29/6/2019)

“BDP membritahukan kepada Kecamatan bahwa bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian kepala desa di desa A masa jabatannya  akan berakhir, lalu BPD melayangkan surat kepada Kepala Desa agar membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) selama masa jabatannya

 Jadi jelas tugas BPD itu memberitahukan masa jabatan Kepala Desa kita sudah habis, hanya sebatas itu saja, kemudian nanti Kecamatan akan memberitahukan ke tingkat Kabupaten,” ucap H.Endang Suyaman

Camat Kresek H.CR.Inton S.Ip.M.Si mengingatkan, Seluruh Kepala Desa di Kecamatan Kresek, agar dalam pengelolaan keuangan baik itu dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), supaya segera membuatkan laporan dan pertanggung jawaban keuangan jika para Kades di 7 desa (Talok, Kemuning, Koper, Pasir Ampo, Partasana, Jengkol dan Desa Renged) ingin mengikuti Tahapan Pilkades pada tanggal 8 Desember tahun ini," terangnya

“Artinya jangan sampai ada yang terlambat dari waktu yang telah ditentukan,” tegas Camat Kresek H.CR.Inton S.Ip. M.Si saat BantenNet.com mengkonfermasi perihal hasil pemeriksaan dan Evaluasi ( Monev) kinerja 7 Desa yang akan mengelar Pilkades di Kecamatan Kresek (29/6/2019)

Menurut H.CR.Inton, laporan dan pertanggung jawaban terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut, nanti akan dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan atau realisasi kegiatan yang sudah dan yang masih dalam pengerjaannya," ucapnya

“Saya berharap ini dapat menjadi perhatian oleh seluruh Kepala Desa di Kecamatan Kresek, Karena ini sangat penting sekali, jika mereka ingin mengikuti pencalonan kembali," terangnya

Tak kalah pentingnya H.CR.Inton  meminta, jangan sampai dalam pengelolaan keuangan ini ada penyelewengan yang dilakukan. Sehingga menyebabkan ada perangkat desa maupun Kepala Desa yang tersangkut persoalan hukum," himbaunya

“Ini sudah sering saya sampaikan, aggar selalu berhati-hati dan jangan sampai kita tersandung persoalan hukum. Dalam pengelolaan keuangan ini sudah ada petunjuk teknisnya. Ikuti saja semua sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya mengakhiri

> Ari

TerPopuler