Bupati Dan DPMPD Kabupaten Tangerang Waspadai Konflik Pilkades Tahun IniBantenNet

Bupati Dan DPMPD Kabupaten Tangerang Waspadai Konflik Pilkades Tahun Ini

13 Sep 2019, 9/13/2019

BantenNet.com , KABUPATEN TANGERANG — Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menjelaskan, Sebanyak 153 desa yang tersebar di 28 kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang yang akan menggelar pemilihan Kepala Desa (Pilkades), terbilang rawan konflik

Hal itu disampaikan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar setelah pihaknya melakukan pemetaan terhadap 153 daerah yang akan melaksanakan Pilkades pada 1 Desember 2019 mendatang

“Dari hasil pemetaan, semua punya potensi (rawan konflik). Tapi nanti kita lihat perkembangannya,” tutur Zaki

Tiga bulan menjelang Pilkades tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang sebagai penyelenggara dan Regulator sudah memulai tahapan demi tahapan Pilkades sebelum hari pencoblosan nanti

Zaki menjelaskan, konflik yang berpotensi rawan terjadi diantaranya beraneka ragam. Benturan antara pendukung Calon Kepala Desa hingga permainan Politik uang, Hal-hal itu sudah kita antisipasi, tinggal kita lihat perkembangan situasi terakhir saja,” paparnya

Dalam hal ini pemerintah setempat berkoordinasi dengan Aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas daerah-daerah yang menggelar Pilkades

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan, untuk segi persiapan penggamanan Pilkades sudah 100 persen sehingga hanya tinggal menunggu proses pemilihan

Dari 28 kecamatan terdapat beberapa Kecamatan yang akan menggelar Pilkades dengan jumlah desa terbanyak di antaranya adalah Balaraja, Cisoka, Kemiri, Cikupa, dan Sepatan

Menurut Zaki, sebelumnya telah dilakukan revisi Regulasinya beberapa kali tapi sekarang sudah fix semua sudah sesuai, tidak ada regulasi tambahan,” ujarnya mengakhiri

Sementara itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) setempat, juga sudah menyiapkan anggaran Rp 22 miliar untuk kegiatan itu, meskipun anggaran baru tersedia Rp 5 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa pada DPMPD Kabupaten Tangerang, Mulyono mengatakan, bila Pilkades pada 1 Desember  mendatang akan menelan anggaran sebesar Rp 22 miliar. Namun saat ini anggaran yang baru tersedia sebesar Rp 5 miliar dan rencananya sisa kekurangan anggaran itu akan disediakan Pemkab Tangerang pada Oktober nanti, atau pada Anggaran Belanja Tahunan (ABT) 2018,"jelasnya
.
“Anggaran ini sudah ditentukan, untuk persiapan Rp 5 miliar dan di ABT Rp 17 miliar,” jelasnya kepada BantenNet.com saat ditemui di kantor DPMPD Puspemkab Tangerang, Kecamatan Tigaraksa,Jumat (13/9/2019).

Ditambahkannya, sekarang ini Pilkades sudah memasuki tahapan persiapan pembukaan pendaftaran Bacalon Kades, sedang proses cek kesehatan Bakal Calon Kepala Desa (Balon Kades) sudah dilewati,"ujarnya

Disinggung soal kesiapan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Mulyono, menjelaskan, Kabupaten Tangerang sudah mengadakan Pilkades serentak sebanyak tiga kali, yakni di 2015 lalu sebanyak 78 Desa, 2017 sejumlah 16 Desa, dan di tahun ini sebanyak 153 Desa yang akan mengikuti Pillkades

Atas dasar tersebut pihaknya telah melakukan berbagai evaluasi dengan tujuan tidak hanya untuk kelancaran pesta Demokrasi itu, tetapi juga untuk mencegah kerusuhan ataupun aksi protes yang berlebihan baik dari peserta maupun pendukung bakal Calon Kades
.
“Kita sudah menggandeng tiga Polres yakni Polresta Tangerang, Polrestro Tangerang Kota dan Polres Tangerang Selatan serta satu Komando Distrik Militer (Kodim) untuk mengamankan Pilkades tahun ini,"terangnya

Kita pasti selalu menghimbau Netralitas dari berbagai Instrumen yang terkait dengan pesta Demokrasi ini,” ujarnya
.
Mulyono menambahkan,"Soal Politik dalam Pilkades dan Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru selesai kemarin dinilainya sangat berbeda,meskipun Pilkades hanya bersifat kewilayahan, potensi-potensi kerawanan seperti kerusuhan, aksi demonstrasi yang berlebihan dan hal-hal yang dapat menggangu ketertiban umun lainnya dapat terjadi," paparnya

Karena mayoritas dari pada Balon Kades merupakan warga Desa itu, dan memiliki ikatan emosional yang kuat.

“Namanya Demokrasi langsung di Desa, banyak yang satu keluarga itu ada satu atau dua orang yang mencalonkan diri. Jika berbeda pilihan itu bisa berpotensi perpecahan bukan hanya di keluarganya saja, tetapi juga di masyarakat luas (pendukungnya),” katanya

Mulyono menerangkan jika nanti penyelenggaraan Pilkades tahun ini juga memiliki perbedaan dari Pilkades sebelumnya, yakni terdapatnya perubahan atau Amandemen pada persyaratan Calon Kepala Desa," tegasnya

Hal itu karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 128.

“Itu tentang kependudukan orang atau Balon Kades, dari Daerah atau domisili mana saja bisa mencalonkan diri menjadi Kades di salah satu Desa di Kabupaten Tangerang.
Sampai saat ini kita masih belum mengetahui orang yang akan mencalonkan diri dari Daerah mana saja, karena baru proses cek kesehatan, dan belum pendaftaran,” ucapnya.

Sementara itu Humas Rumah Sakit Umum (RSU) Balaraja, Hj.Imas Supitaningsih menambahkan bila pihaknya telah menerima 430 orang yang melakulan cek kesehatan untuk pendaftaran Balon Kades,"ungkapnya

Sedangkan untuk Cek kesehatan sendiri diwajibkan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar

“Disini kami menangani 19 Kecamatan dan kita sudah siapkan semuanya. Hasilnya, ke 430 orang itu kita nyatakan sehat hampir 90 persen dengan memeriksa Fisik, pemeriksaan penunjang Laboratorium seperti Deteksi Narkoba dan lain sebagainya. Nanti kita lihat bilamana hasilnya kurang bagus kita akan arahkan ke Dokter Spesialis, tergantung hasilnya mengarah kemana,”Pungkas Hj. Imas saat ditemui BantenNet.com di RSUD Tobat Balaraja.

> ari
Iklan Masyarakat

TerPopuler