Pendidikan Anti Korupsi sejak Dini

Pendidikan Anti Korupsi sejak Dini

19 Nov 2019, November 19, 2019



Oleh : Lukman Hakim, Praktisi Pendidikan SMAN 6 Kabupaten Tangerang-Banten mengajar Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/PPKn, Ketua MGMP PPKn Kab. Tangerang-Banten

KORUPSI di Indonesia bersifat sistematik dan mempunyai rekam jejak yang sangat panjang, bahkan lebih panjang dari sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Tahun 1970, Bung Hatta dalam kapasitasnya sebagai penasihat Presiden berkata bahwa korupsi sudah "membudaya" di Indonesia.

Jauh sebelum itu, sejak penjajahan Belanda, korupsi sudah merajalela. VOC, kongsi dagang atau BUMN-nya Hindia Belanda yang bertugas untuk mengeksploitasi seluruh kekayaan Indonesia pada waktu itu terdampak oleh kasus korupsi. Perusahaan multinasional pertama di dunia ini harus gulung tikar tahun 1779 karena banyak pegawai VOC melakukan praktik kecurangan dan korupsi.

Namun, walau diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah Belanda, praktik kecurangan dan korupsi tetap tumbuh subur, hingga Indonesia Merdeka, masa Orde Lama, Masa Orde Baru, hingga pasca Reformasi tahun 1998, keadaan korupsi di negara kita malah tumbuh semakin subur. Dampak dari pengaruh budaya korupsi selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru sangat terasa hingga sekarang.

Korupsi di era Soeharto dilakukan secara masif dengan menggunakan kekuatan sistem. Korupsi yang sistematik itu terjadi di semua lini kehidupan utamanya politik, sosial dan ekonomi. Korupsi tingkat tinggi dengan melibatkan aparatur keamanan negara, petinggi negara, pejabat Negara, aparat penegak hukum sehingga susah dipecahkan hingga saat ini.

Korupsi merupakan suatu kejahatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun kelompok yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Upaya untuk memberentas korupsi memang bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Penyelesaian kasus korupsi juga masih dinilai tebang pilih dan pelaksanaan hukumnya masih belum maksimal, sehingga sama sekali tidak menimbulkan efek jera dan shock terapi bagi yang lain, merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa ini. Ibarat jamur dimusim hujan, korupsi tumbuh subur di bumi ini, koruptor “bermetamorfosa” merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Korupsi sangat merugikan bangsa dan negara ini terlebih rakyat kecil, oleh karena itu diperlukan upaya dan cara yang sistematis untuk mencegah dan memberantas tindakan koruptif. Terlebih budaya malu sudah mulai hilang di negeri ini, para pejabat yang dipilih rakyat yang sedianya menjadi pelayan dan penyalur aspirasi rakyat malah suka lupa dengan janjinya sendiri dan sibuk dengan kepentingan diri atau bahkan kelompoknya sehingga abai memperjuangkan nasib rakyat? Rakyat butuh pemimpin yang peka atas kondisi dan permasalahan yang mereka hadapi bukan malah pemimpin yang minta dilayani rakyatnya.

Korupsi terjadi karena ada peluang dan kesempatan sehingga kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tidak pernah habis dan akan terjadi terus-menerus bagai sebuah parody yang berlangsung babak demi babak, episode satu ke episode selanjutnya. Saat ini pelaku korupsi yang telah menghuni lapas pun dengan mudah tersenyum saat disorot kamera media, seolah tak terjadi apa-apa, seolah menganggap kasus korupsinya itu hal yang lumrah, biasa terjadi.

Karena itulah harus ada strategi baru yang simultan dan sitematis untuk mengatasi mewabahnya virus korupsi yang menjamur, salah satu upaya itu adalah melalui pendidikan anti korupsi sejak dini, mulai dari  keluarga, sekolah dasar hingga perguruan tinggi agar kelak tidak ada lagi generasi muda penerus perjuangan bangsa yang terpapar virus korupsi. Selain itu para pelaku tindak pidana korupsi harus dibasmi tuntas dengan proses hukum yang terbuka dan diganjar dengan hukuman yang maksimal tanpa pemberian remisi. Semoga upaya pemberantasan korupsi ini bisa menjauhkan kita dari tindak pidana korupsi dan kesejahteraan rakyat dapat segera terwujud.
Ikhtiar Berantas Korupsi Dimulai dari Pendidikan
Manfaat pendidikan sejatinya mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Sebagai tameng dan pemupus "budaya" korupsi yang sudah mendarah daging, maka sudah sepantasnya pendidikan antikorupsi benar-benar diterapkan dalam dunia pendidikan kita. Desain pendidikan antikorupsi yang dimulai sejak dini, dari bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga tingkat perguruan tinggi akan semakin memberikan pemahaman kepada genarasi muda bangsa akan seperti apa rupa-rupa korupsi, dampak dan bahayannya, hingga pencegahan sejak dini.

Salah satu tugas penting KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dalam upaya menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Strategi edukasi atau kesadaran publik (education/public awareness approach) merupakan strategi level ketiga setelah strategi penindakan dan pencegahan yang harus diterapkan agar terwujud generasi yang sadar akan bahaya korupsi. Ibarat halnya penyakit, mencegah korupsi jauh lebih efektif dan efisien daripada menindak atau mengatasi ("mengobati") penyakit korupsi seperti sekarang ini.
Tidak dapat dipungkiri, mengedukasi generasi sejak dini harus diwujudkan sembari KPK terus melakukan pengawasan, penindakan (menangkap dan memenjarakan pelaku korupsi dengan hukuman berat) sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat Indonesia dengan tujuan memberikan bukti bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus ditumpas sampai ke akar-akarnya.

Pentingnya pendidikan antikorupsi telah dimulai dengan adanya nota kesepahaman implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Agus Rahardjo bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Natsir; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah menandatangani komitmen penuh dalam percepatan implementasi pendidikan antikorupsi.

Mengembalikan nilai-nilai antikorupsi (jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung-jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) merupakan hal utama yang harus ditanamkan dalam diri generasi bangsa sejak dini. Seperti yang pernah penulis sampaikan, mengajarkan pelajaran antikorupsi diantara dengan menggunakan media atau alat peraga berbentuk Pin Antikorupsi beserta buku ajar pendidikan antikorupsi yang diajarkan lewat muatan lokal maupun dalam materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Atau dengan mendesain buku pembelajaran antikorupsi dengan model pembelajaran berbasis kontekstual (Contextual Teaching and Learning), mengapa harus kontekstual?
Karena kita ingin pembelajaran antikorupsi yang holistik, artinya menyentuh seluruh aspek kebutuhan pendidikan anak, dan bertujuan memotivasi peserta didik untuk memahami makna materi pembelajaran tentang antikorupsi dengan mengaitkan atau menghubungkan materi pelajaran tentang antikorupsi yang dia terima dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks  pribadi,  sosial,  dan  kultural).

Pembelajaran antikorupsi juga dapat diterapkan lewat jalur ekstrakurikuler "Antikorupsi" atau "KPK (Komunitas Pemberangus Korupsi)", warung kejujuran sehingga generasi muda memiliki pengetahuan dan keterampilan dan praktek antikorupsi sejak dini.

Kreativitas siswa yang sukses mempresentasikan pendidikan antikorupsi. Ajakan agar tidak korupsi. sumber gambar: dokpri.
Teori-teori dan praktik-praktik korupsi yang terjadi dan mengapa korupsi di Indonesia sudah mencapai level pada kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dengan 7 (tujuh) tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, serta bagaimana penindakan hingga pencegahan, apalagi pengawasan sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi, merupakan goal ataupun output yang didapatkan dari penerapan pendidikan anti korupsi tersebut.


Dengan pembentukan ekskul antikorupsi atau KPK serta pembelajaran antikorupsi pada muatan lokal, maka diharapkan di setiap sekolah, warga sekolah bisa menjadi pengawas penggunaan dana sekolah dari jeratan korupsi. Karena bukan rahasia umum lagi, penggunaan dana anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah) baik BOSNAS maupun BOSDA, dana Komite Sekolah serta dana-dana dari sumber lain sangat susah diketahui laporan penggunaannya, apalagi laporan pertanggungjawabannya kecuali oleh kepala sekolah, bendahara BOS, bendahara komite dan operator simral.

Sehingga di setiap sekolah ada anekdot seperti ini, "orang-orang yang duduk sebagai bendahara ataupun operator simral/dapodik itu adalah orang-orang yang harus tunduk dan tidak boleh sembarangan buka mulut kepada pihak lain, kecuali atas izin dari kepala sekolah atau atasan". Sehingga apabila ada penggunaan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah, darimana sumber dananya, berapa anggaran yang terpakai, tidak ada yang tau persis, kecuali orang yang duduk di lingkaran tersebut.
Contoh diatas merupakan hal kecil yang harus kita perbaiki sehingga benar-benar terwujud pendidikan antikorupsi. Keterbukaan informasi, transparansi dana serta pengawasan terhadap penggunaan dana merupakan suatu keharusan dalam menciptakan kultur atau budaya jujur, adil dan merata dalam kehidupan bernegara yang dimulai dari kehidupan di lingkungan sekolah.

Semoga dengan adanya ikhtiar memberantas korupsi yang dimulai dari ide penerapan pendidikan antikorupsi berbasis kontekstual, pembentukan ekstrakurikuler antikorupsi serta generasi pemberangus korupsi, mendirikan warung-warung kejujuran pun dengan pengawasan penggunaan dana BOS maupun dana pendidikan lainnya mampu menjadi gagasan yang abadi dalam sumbangsih pemikiran untuk turut andil dalam upaya bersama guna pemberantasan korupsi dan mampu di implementasikan di sekolah.

Sehingga slogan "Verba Vallent, Scripta Manen", kurang lebih artinya "Apa yang terkatakan segera lenyap, apa yang dituliskan akan menjadi abadi", dapat menggugah kita semua dalam upaya mencegah dan memberantas perilaku korupsi yang sudah mencapai pada taraf kejahatan kemanusiaan. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan dengan peran masing-masing dalam upaya memberangus korupsi, sehingga "budaya" korupsi benar-benar menjadi "budaya malu" untuk melakukan tindakan korupsi, sehingga terwujud keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-74, ditengah gelombang demonstrasi yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang KPK.

Banten, 06 Oktober 2019

TerPopuler