Waketum Himaputra : Pernyataan Sekjend KNPI Kab. Tangerang Tidak BerdasarBantenNet

Waketum Himaputra : Pernyataan Sekjend KNPI Kab. Tangerang Tidak Berdasar

7 Nov 2019, 11/07/2019

BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Pembangunan di daerah Utara Kabupaten Tangerang memang sedang gencar dilakukan, ada dua sumber dana yang menunjang pembangunan di wilayah tersebut. Yang pertama ada sumber dari pemerintah yakni APBD dan ada juga sumber dana dari pihak ketiga (pengembang). Pemerintah melalui APBD-nya memang fokus membangun infrastruktur sampai ke pelosok desa di Tangerang Utara tidak mau kalah dengan pemerintah, pihak ketiga/pengembang juga ikut serta membangun utara Tangerang meski dengan dasar keuntungan laba perusahaan.

Beberapa hari lalu tepatnya Minggu (3/11) Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Tangerang Utara (HIMAPUTRA) menyelenggarakan kegiatan Temu Wicara dengan tajuk Peran serta Masyarakat & Pemuda terhadap Pembangunan Tangerang Utara, di Aula GSG Kecamatan Kosambi. Dari hasil Temu Wicara tersebut ada beberapa poin yang akan dijadikan rekomendasi ke Eksekutif dan Legislatif yang antara lain : Pemekaran Tangerang Utara, Penegasan peruntukan Izin dari Pergudangan ke Industri yang ada di Kec.Kosambi, Lahan Pertanian Abadi, Persoalan kali Cirarab, dan Pembangunan SDM yang ada di Tangerang Utara.

Selang tiga hari dari acara tersebut Sekjend KNPI Kab. Tangerang Dharma Hermawan membuat pernyataan soal pemekaran Tangerang utara yang menurutnya, belum saatnya Tangerang Utara dimekarkan tapi dengan asumsi politisnya diubah menjadi percepatan pembangunan Tangerang Utara.

Statement tersebut mendapat sanggahan serius dari Waketum Himaputra, Herdiansyah. R. Menurut Herdi sapaan akrabnya pernyataan Sekjend KNPI tidak berdasar fakta dilapangan soal percepetan pembangunan selama ini, karena percepatan pembangunan yang ada di Tangerang Utara selama ini tidak sesuai yang diharapkan. Pasalnya, percepatan pembangunan sangat berdampak positif dan negatif sangat besar bagi masyarakat apalagi pembangunan di Tangerang Utara tidak sedikit yang melanggar regulasi yang ada.

"Dharma sesekali turun kelapangan! Hitung berapa banyak warga yang mati akibat truk tanah, nelayan yang kehilangan pekerjaannya, mangrove yang berubah alih fungsi, sampe rumah warga yang dibayar murah. Itu untuk memuluskan percepatan pembangunan, jadi jangan seenaknya ngomong percepatan pembangunan tanpa dasar dilapangan". Tegas Herdi.

> ldn
Iklan Masyarakat

TerPopuler