Dua Oknum Kades Di Kabupaten Tangerang Di Laporkan Warga

Dua Oknum Kades Di Kabupaten Tangerang Di Laporkan Warga

Jan 28, 2020, January 28, 2020

BantenNet.com - KABUPATEN TANGERANG - Diduga telah menggelapkan dana pembebasan lahan milik 13 warga Kecamatan Sukadiri dan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang berujung pada laporan kepolisian.

Warga di dua Kecamatan tersebut melalui kuasa hukumnya melaporkan pihak ketiga selaku mediator pembebasan lahan ke Polda Banten sejak Kamis,12 Januari 2020 lalu.

Pelaporan warga teregistrasi dengan nomor LP/415/XII/RES.1.11/2019/SPKTIII/Banten.

Melihat perkembangan  kasus ini, Polda Banten langsung bergerak cepat, dua minggu kemudian dikeluarkanlah Surat Perintah Penyelidikan untuk mengusut tuntas kasus ini.
Termasuk menerbitkan Surat Pemanggilan terhadap para saksi - saksi untuk dimintai keterangannya

Menurut keterangan Kabidhumas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi mengatakan, pihaknya belum bisa berkomentar banyak ter kasus ini, Nanti pihaknya akan mengabari BantenNet.com setelah melihat laporan perkembangan kasus tersebut dari Direskrimum Polda Banten,"tegasnya

"Memang kasus ini berawal dari adanya laporan warga terhadap dugaan tindak pidana. Hal tersebut kita sudah tindak lanjuti dengan meminta klarifikasi terhadap para saksi-saksi. Namun, saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Ditkrimum,” jelasnya.(27/01/2020)

Sementara itu Ahmad Suhud selaku Tim perwakilan kuasa hukum warga, mengatakan, duduk perkara kasus ini bermula saat warga menyetujui pembebasan lahan dengan PT Natura pada tahun 2016 lalu

Demi untuk memudahkan pembayaran dan proses administrasi, ditunjuklah beberapa mediator guna  pembebasan berdasarkan keputusan bersama antara perusahaan dengan warga," terangnya.

“Akibat dari banyaknya tim mediatornya, bahkan dua diantarnya kini telah menjabat sebagai Kepala Desa.

Sedangkan Nilai uang yang diduga digelapkan untuk pembayaran pembebasan lahan sekitar Rp 5 miliar,” ujarnya melalui sambungan seluler.

Suhud menjelaskan, kekecewaan warga muncul ketika perusahaan mengaku sudah membayarkan dana awal kepada mediator.
Namun, warga mengaku belum menerima kabar ataupun bukti atas pembayaran lahan yang dijanjikan tersebut,"terangnya

“Ternyata diketahui uang dari perusahaan untuk dana awal atau DP tidak disalurkan kepada warga dari para mediator tersebut

Akhirnya warga bertemu dan meminta kami membantu serta memberikan kuasa hukumnya guna mengusut tuntas persoalan ini,” jelasnya.

Mereka menutut keadilan terhadap pihak yang diduga melalukan dengan sengaja tindak pidana penipuan dan dugaan penggelapan dana pembebasan lahan,"jelasnya.

Salah satu pemilik lahan Liem Mer Nie bersama warga lainnya mengadukan hal itu kepada kami atas tindakan melawan hukum yang dilakukan para mediator atau perantara saudara DY dan kawan-kawan,” tegasnya.

Ironisnya mediator pembebasan lahan sudah berubah statusnya termasuk dua diantaranya kini menjadi Kepala Desa yang baru menjabat.

“Sudah dipanggil kemarin para  saksi - saksinya.Termasuk mediator yang kini sebagai Kepala Desa.

Harapannya kasus ini dapat segera tuntas dan pembebasan lahan warga juga agar dapat selesai,” pungkasnya.

>ari

TerPopuler