Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis Dan Digitalisasi

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis Dan Digitalisasi

Mar 26, 2020, March 26, 2020
disusun oleh:  H. Lukman Hakim, S.Pd  NIP. 197703292008011004
Poto ; Ilustrasi /Net

Oleh ; H. Lukman Hakim, S.Pd
A.    Latar Belakang
            Istilah pers tidak asing terdengar di telinga kita semua, berbicara tentang pers berarti akan menyangkut aktivitas jurnalistik. Terkadang istilah pers, jurnalistik, dan komunikasi massa menjadi tercampur baur dan saling tertukar pengertiannya. Apabila pers merupakan salah satu bentuk komunikasi mass, maka jurnalistik merupakan kegiatan untuk mengisinya
Beberapa ahli politik berpendapat bahwa pers merupakan kekuatan keempat dalam sebuah negara setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pendapaat tersebut sekiranya tidak berlebihan karena kenyataannya pers dapat menciptakan/membentuk opini masyarakat luas, sehingga mampu menggerakkan kekuatan yang sangat besar.
Dalam era demokratisasi ini, pers telah merasakan kebebasan sehingga peranan dan fungsi pers dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat. Pada masa reformasi ini, kebebasan pers telah di buka lebar-lebar. Pers mendapatkan kebebasan untuk melakukan kritik social terhadap pemerintah. Pers bebas untuk bergerak dalam melakukan pemberitaan. Meskipun bebas, tetapi pers tetap bertanggung jawab dalam pemberitaannya. Pemerintah pun tetap melakukan control terhadap kebebasan pers dalam kehidupan sehari-hari.

B. Tujuan Penulisan
1.      Untuk mengetahui fungsi dan peranan pers.
2.      Untuk mengetahui perkembangan pers di Indonesia.

BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pengertian Pers
Kata pers berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti press. Press dalam bahasa Latin, pressare yang berarti tekan atau cetak. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara istilah berarti penyiaran yang dilakukan secara tercetak.
Pers dalam arti sempit, artinya hanya terbatas pada pers cetak, yaitu surat kabar, majalah, dan tabloid. Pers dalam arti luas, yaitu meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk pers elektronik, siaran radio, dan siaran televisi.

Berikut beberapa pendapat tentang pengertian pers :
1.      Menurut L. Taufik, seorang ahli jurnalistik, pers adalah usaha-usaha dari alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat terhadap penerangan, hiburen, keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa, atau berita-berita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka khususnya dan di dunia umumnya.
2.      Menurut Weiner, seorang ahli jurnalistik, pers memiliki tiga arti. Pertama, wartawan media cetak. Kedua, publisitas atau peliputan. Ketiga, mesin cetak-naik cetak.
3.      Menurut Oemar Seno Adji, seorang pakar komunikasi, pengertian pers dibagi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, pers mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengar jalan kata tertulis. Dalam arti luas, pers adalah semua media komunikasi massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun kata lisan.

B.     Teori Pers
 Bentuk teori pers diuraikan dalam konsep-konsep sebagai berikut:
1.      Teori Pers Otoritarian
Teori pers otoritarian muncul pada masa iklim otoritarian, yaitu akhir renaisans atau segera setelah ditemukannya mesin cetak. Dalam masyarakat seperti itu, kebenaran dianggap bukanlah hasil dari masa rakyat, melainkan dari sekelompok kecil orang bijak yang berkedudukan membimbing dan mengarahkan pengikut-pengikut mereka. Jadi, kebenaran dianggap hama diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan.
2.      Teori Pers Libertarian
Dalam teori libertarian, pers bukan instrumen pemerintah, melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argumen-argumen yang akan menjadi landasan bagi banyak orang untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya.
3.      Teori Pers Tanggung Jawab Sosial
Teori ini diberlakukan sedemikian rupa oleh sebagian pers. Teori tanggung jawab sosial mempunyai asumsi utama bahwa kebebasan mengandung suatu tanggung jawab yang sepadan. Pers harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dengan masyarakat modern.
4.      Teori Pers Soviet Komunis
Dalam teori pers Soviet, kekuasaan itu bersifat sosial, berada pada orang-orang, sembunyi di lembaga-lembaga sosial, dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan masyarakat. Kekuasaan itu mencapai puncaknya jika digabungkan dengan sumber daya alam, kemudahan produksi dan distribusi, serta saat kekuasaan itu diorganisasi dan diarahkan.

C.    Fungsi Pers
Adalah sebagai “watchdog” atau pemberi isyarat, pemberi tanda-tanda dni, pembentuk opini dan pengarah agenda ke depan. Beberapa fungsi Pers lainnya :
·         Fungsi Informasi : menyajikan informasi karena masyarakat memerlukan informasi tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat, dan Negara.
·         Fungsi Pendidikan : sebagai sarana pendidikan massa (mass education), maka pers itu memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.
·         Fungsi Kontrol Sosial : adalah sikap pers dalam melaksanakan fungsinya yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok dengan maksud memperbaiki keadaan melalui tulisan. Tulisan yang dimaksud memuat kritik baik langsung atau tidak langsung terhadap aparatur Negara, lembaga masyarakat.
·         Fungsi sebagai Lembaga Ekonomi : Pers adalah sebuah berusahaan yang bergerak di bidang penerbitan. Pers memiliki bahan baku yang diolah sehingga menghasilkan produk yang namanya “berita” yang diminatai masyarakat dengan nilai jual tinggi. Semakin berkualitas beritanya maka semakin tinggi nilai jualnya. Pers juga menyediakan kolom untuk iklan. Pers membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya.

Pers memiliki fungsi/ peranan di Indonesia dan dimasyarakat.  Adapun fungsi pers adalah sebagai berikut :
1. Fungsi Pers Secara Umum
  • Memberikan informasi
  • Memberikan kontrol
  • Menghubungkan atau menjembatangi suara-suara rakyat
  • Memberikan hiburan
  • Menambah wawasan
2. Fungsi pers di Indonesia
  • Media/saluran formasi kepada masyarkat
  • Media/saluran bagi opini publik dan debat publik
  • Media/saluran Investigasi terhadap masalah-masalah publik
  • Media/saluran pembelajaran
  • Media/saluran kebijakan publik kepada masyarakat dan program pemerintah 
  • Memajukan kesejahteraan bangsa
3.      Fungsi Pers sebagai Media informasi
Fungsi pers dalam media informasi adalah pers memberikan dan menyebarluaskan hal-hal yang perlu kita ketahui yaitu informasi.
4.      Fungsi Pers sebagai Media Pendidikan
Fungsi pers dalam media pendidikan adalah pers dalam melakukan menyebarluaskan informasi yang mendidik dengan tulisan-tulisan atau pemberitaan yang mengandung pengetahuan.
5.      Fungsi Pers sebagai Media Intertaiment
Fungsi pers dalam media intertaiment adalah pers sebagai wahana hiburan dengan menampilkan berbagai macam seputar aktivitas dari artis, selebritis, dan tampilan-tampilan yang menarik.

6.      Fungsi Pers sebagai Media Kontrol Sosial
Fungsi pers sebagai media kontrol sosial adalah memaparkan peristiwa yang buruk, keadaan-keadaan yang melanggar hukum, supaya peristiwa ini tidak terulang lagi dan membuat kesadaran masyarakat.

7.      Fungsi Pers sebagai Lembaga Ekonomi
Fungsi pers sebagai lembaga ekonomi adalah pers merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan yang menyajikan berita dengan bernilai jual tinggi dan melakukan periklanan yang menambah keuntungan pers.

Menurut Kusman Hidayat, Pers mempunyai 4 fungsi :
·         Fungsi Pendidik, yaitu melalui karya-karya tercetaknya, membantu masyarakat meningkatkan budayanya.
·         Fungsi Penghubung, merupakan sarana lalu-lintas hubungan antar manusia.
·         Fungsi Pembentuk Pendapat Umum; melalui rubrik-rubrik dan kolom-kolom tertentu, merupakan ruang untuk memberikan pandangan/pikiran kepada khalayak pembaca.
·         Fungsi Kontrol, pers berusaha melakukan bimbingan dan pengawasan kepada masyarakat tentang tingkah laku yang benar/yang tidak dikehendaki oleh khalayak.

D.    Perkembangan Pers di Indonesia
            Sejarah pers di Indonesia baru dimulai pada abad ke 20 ketika Rd. Mas Tirto Adhi Surjo menerbitkan mingguan Soenda Berita pada 17 Agustus 1903. Pada 1 Januari tahun 1907 Tirto dkk menerbitkan mingguan medan Prijaji dan sering mengkritik korupsi serta pemborosan terhadap pejabat belanda maupun pribumi, akibatnya dia sering dipenjara.
            Setelah merdeka harian Mas Tirto yaitu Indonesia Merdeka yang dipimpin Mochtar Lubis sering berbenturan dengan kebijakan politik dan penyelewengan- penyelewengan pemerintah bahkan pada tahun 1954 Presiden Soekarno pernah dikritiknya.
Dr. H. Krisna Harahap membagi perkembangan kemerdekaan pers dalam 5 periode, yaitu :
1. Perkembangan Pers Pada Era Kolonial
Seperti dikemukakan di atas pers pada masa ini sering mengkritik pemerintah kolonial sehingga pembredelan dan ancaman hukuman terhadap pers acap kali terjadi, setelah proklamasi terjadi perebutan kekuasaan dalam berbagai bidang termasuk pers seperti : Soeara Asia (Surabaya), Tjahaja (Bandung), dan Sinar Baroe (Semarang).
Pada bulan September 1945 pers RI makin kuat dengan ditandai terbitnya Soeara Merdeka, Berita Indonesia, Warta Indonesia dan The Voice of free Indonesia.
Pada saat agresi militer Belanda pers terbagi 2 yaitu yang terbit di kota dan desa, yang di kota sering mengalami pembredelan dari pihak Belanda seperti Waspada, Merdeka dan Mimbar umum sedangkan yang di desa antara lain Suara Rakyat, Api Rakyat, Patriot dan Penghela Rakyat serta menara.
2. Perkembangan Pers Pada Era Demokrasi Liberal (1945-1959)
            Pada tahun 1946 pemerintah mulai membina hubungan dengan pers dengan merancang aturan-aturan tetapi karena masih mendapat gangguan Belanda maka RUU ini tidak kelar-kelar, baru pada tahun 1949 Indonesia mendapat kedaulatan pembenahan dibidang pers dilanjutkan kembali dan pers yang ada di desa dan kota bersatu kembali.
            Komite Nasional Pusat melakukan sidang pleno VI di Yogya pada tanggal 7 Desember 1949, yang pada dasarnya permerintah RI memperjuangkan pelaksanaan kebebasan pers nasional, yang mencakup perlindungan pers, pemberian fasilitas yang dibutuhkan pers & mengakui kantor berita Antara sebagai kantor beritanasional yang patut memperoleh fasilitas dan perlindungan. 15 Maret 1950 dibentuk panitia pers dan penyediaan bahanbahan dan halaman pers ditambah serta diberi kesempatan untuk memperdalam jurnalistik sehingga iklim pers saat ini tumbuh dengan baik terbukti dengan bertambahnya surat kabar berbahasa Indonesia, Cina dan Belanda dari 70 menjadi 101 buah dalam kurun waktu 4 tahun setelah 1949.
3.    Perkembangan Pers Pada Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Era ini kebijakan pemerintah berpedoman pada peraturan penguasa perang tertinggi (peperti) No.10/1960 & penpres No.6/1963 yang menegaskan kembali perlunya izin tertib bagi setiap surat kabar & majalah dan pada tanggal 24 Februari 1965 pemerintah melakukan pembredelan secara masal ada 28 surat kabar di Jakarta dan daerah dilarang tertib serentak.
4. Perkembangan Pers Pada Era Reformasi (1998-sekarang)
Pada tanggal 5 Juni 1998, kabinet reformasi di bawah presiden B.J.Habibie meninjau dan mencabut permenpen No.01/1984 tentang SIUPP melalui permenpen No.01/1998 kemudian mereformasi UU pers lama dengan UU yang baru dengan UU No.40 tahun 1999 tentang kemerdekaan pers dan kebebasan wartawan dalam memilih organisasi pers.

E.     Peranan Pers dalam Masyarakat Demokrasi

1.      Liberal Democration Press (Pers Demokrasi Liberal)
Kebebasan pers di persepsikan sebagai kebebasan yang tanpa batas. Artinya, kritik dan komentar pers dapat dilakukan kepada siapa saja, termasuk kepada kepala negara sekalipun. Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon. Misalnya, tumbang setelah dihujat habis-habisan oleh pers AS karena skandal “Watergate”. Contoh : Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa lain.

2.      Communist Press (Pers Komunis)
                  Terbentuk karena latar belakang pemerintahan negaranya yang menitikberatkan pada kekuasaan tunggal Partai Komunis. Dengan demikian, suara pers harus sama dengan suara partai komunis yang berkuasa dan wartawannya adalah orang-orang yang setia kepada partai komunis. Pers komunis umumnya berada di negara-negara sosialis yang menganut ideologi komunis atau marxisme. Contoh : Uni Soviet, China, Kuba, Korea Utara, dan lain-lain.

3.      Authoritarian Press (Pers Otoriter)
              Terlahir dari negara penganut politik fasis, di mana pemerintah berkuasa secara mutlak. Pers otoriter terjadi pada saat pemerintahan Nazi Jerman (1936-1945) yang sangat terkenal kekejamannya. Pers dilarang melakukan kritik dan kontrol kepada pemerintah. Pers hanya untuk kepentingan penguasa. Contoh : Jerman (di masa Adolf Hitler) dan Italia (di masa Benito Mussolini).
4.      Freedom and Responsibility Press (Pers Bebas dan Bertanggung Jawab)
                  Istilah ini semula merupakan slogan dari negara-negara Barat, yang menginginkan kebebasan pers harus di pertanggung jawabkan kepada kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi karena negara-negara tersebut masing-masing mempunyai pandangan berbeda terhadap pengertian bebas, maka arti pers yang berbeda di setiap negara menjadi berbeda pula, tergantung pada bobot yang dianut oleh masing-masing negara.


5.      Development Press (Pers Pembangunan)
Dimunculkan oleh para jurnalis dari negara-negara yang sedang berkembang (developing countries) dengan alasan karena sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Namun, masing-masing negara tersebut memiliki arah dan tujuan pembangunan yang berbeda.
Schramm memberikan batasan sebagai berikut :
  • Pers harus dapat menciptakan iklim pembangunan di negaranya.
·         Pers harus mampu mengarahkan perhatian masyarakat dari kebiasaan lama menjadi perilaku yang lebih maju lagi.
  • Pers harus mampu memperluas pandangan (cakrawala) bagi masyarakatnya.
  • Pers harus dapat meningkatkan aspirasi  dan mendorong masyarakat berpola pikir ke arah kehidupan yang lebih baik lagi.
  • Pers harus bisa memperlebar tukar pikiran (diskusi) dan kebijakan (policy).
  • Pers harus mampu menetapkan norma sosial.
  • Pers harus mampu membantu secara substansial dari semua jenis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Contoh : Indonesia, dan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

6.      Five Foundation Press (Pers Pancasila)
            Dilahirkan oleh bangsa Indonesia karena falsafah negaranya adalah Pancasila. Sampai sekarang belum ditemukan definisi yang tepat. Beberapa tokoh pers memperkirakan bahwa sifat pers Pancasila itu adalah pers yang melihat segala sesuatu secara proporsional. Pancasila mencari keseimbangan dalam berita atau tulisannya demi kepentingan dan kemaslahatan semua pihak sesuai dengan konsensus demokrasi Pancasila. Contoh : Indonesia.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Sejarah pers Indonesia tidaklah sepanjang sejarah pers bangsa-bangsa yang lebih dahulu memerdekakan dirinya. Jika kita merunut titik pangkalnya, awal pers di Indonesia memainkan peranan dalam memberikan pencerahan pada masyarakat bermula pada masa, ketika Belanda menjajah Indonesia. Dalam masa-masa penjajahan, kemunculan pers pribumi ditujukan untuk memotivasi, menyentil memberikan pendidikan politik dan membakar perasaan rakyat agar mau berjuang melepaskan diri dari penjajahan. Agar lekas memperoleh kemerdekaan.

B. Saran
Dengan mempelajari sejarah pers, diharapkan kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan pers dari zaman penjajahan hingga sekarang dan kitapun dapat mengetahui bagaimana sistem pers yang berjalan selama ini.
Dengan demikian, pers sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui berita – berita yang ada di dunia khususnya di Indonesia ini. Dan kita dapat menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan terhadap bangsa Indonesia. 




Daftar Pustaka


Drs. I. Taufik. 1977. Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia. Jakarta: triyinoco.



PERTANYAAN

1.      Abimanyu Darma Kiat Sujoko ( Kelompok 3 )
Pertanyaan : Sebutkan kekurangan dan kelebihan dari peranan pers ?
Jawab :
Kelebihan dan kekurangan peranan pers dalam arti sempit :
Kelebihan media cetak yaitu berita mudah didapatkan dan pembahsan lebih banyak sedangkan kekurangan banyaknya media cetak yang tidak begitu sampai kedaerah pedesaan.
Kelebihan dan kekurangan peranan pers dalam arti luas (media komunikasi) :
Kekurangan media ini tidak mudah mendapatkannya harus ada listrik dan alat-alat modern dan bagi para masyarakat kampung itu susah untuk mendapatkannya, jadi berita tidak gampang didapatkan sedangkan kelebihan dalam media komunikasi beritannya sangat jelas, nyata, terpercaya.

2.      Kurnia Indah Fitria Sary ( Kelompok 6 )
Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan fungsi sosial kultural ?
Jawab : Fungsi sosial kultural yaitu keadaan sosial dan budaya. ketika pers memberitakan keadaan sosial dan budaya, suatu masyarakat ini akan mepengaruhi keadaan social budaya masyarakat yang lain.

3.      Nisrina Zulfa ( Kelompok 2 )
Pertanyaan : Contoh kebijakan-kebijakan dalam peranan pers ?
Jawab :
a.       bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
b.      bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
c.       bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
d.      bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
e.       bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
f.       bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers.


TerPopuler