Begini Kata Kadinsos Kabupaten Tangerang Tentang 8 Kriteria Penerima JPS Terdampak Covid-19

Begini Kata Kadinsos Kabupaten Tangerang Tentang 8 Kriteria Penerima JPS Terdampak Covid-19

Rabu, April 15, 2020, April 15, 2020
Begini Kata Kadinsos Kabupaten Tangerang Tentang 8 Kriteria Penerima JPS Terdampak Covid-19
Poto : Kadinsos Udjat Sudraja


BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Dalam upaya menanggulangi kondisi masyarakat yang terdampak covi-19, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memerintahkan kepada camat camat se kabupaten tangerang untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin yang terdampak langsung covid-19, perintah untuk pendataan tersebut dikeluarkan melalui surat bernomor 47.II/1315 - Dinsos/2020.

 

Pendataan terhadap masyarakat miskin terdampak covid-19 adalah masyarakat yang di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) yang telah menerima /belum menerima program PKH, BPS dan baksos lainnya yang bersumber dari pemerintah.

 

Adapun 8 poin kriteria calon penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) antara lain;

 

1. Keluarga PDP dan keluarga yang anggotanya meninggal karena positif covid-19

 

2. Asisten Rumah Tangga (ART) dan pekerja/karyawan yang di PHK/dirumahkan.

 

3. Tukang Ojek Pangkalan, tukang becak, dan sopir angkutan umum yang tidak beroperasi.

 

4. Pedagang Asongan, pedagang keliling yang sudah tidak bekerja lagi.

 

5. Tenaga harian lepas seperti tukang bangunan dan buruh.

 

6. Janda dengan sosial ekonomi dan rentan

 

7. Petani penggarap dan nelayan

 

8. Penyandang disabilitas

 

Menurut keterangan Kadinsos Udjat Sudrajat menjelaskan pendataan untuk calon penerima JPS saat ini masih berlangsung, ada 8 kriteria calon penerima bantuan tersebut dan mereka akan menerima bantuan melalui rekening bank BRI, dari nilai Rp 150 M akan dibagi selama 3 bulan, setiap penerima JPS akan mendapatkan Rp 600 ribu maka sesuai dengan anggaran yang disiapkan dari APBD ada 83.333 KK yang akan menerima.

 

"8 kriteria calon penerima JPS ini yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan, RT dan RW tidak akan sendirian untuk mendata masyarakat tapi akan dibantu juga dari pendamping PKH, BPNT dan lainnya," paparnya.

 

Kadinsos juga menambahkan anggaran yang ada sementara ini untuk 3 bulan, setelah ini akan dilihat perkembangannya, Pemdes juga akan menganggarkan untuk jaring pengaman sosial yang infonya akan ada Rp 500 jutaan per desa kalau dijumlah akan ada kurang lebih Rp 123 M dari APBDes, juga ada bantuan keuangan dari provinsi dan dari CSR, di Dinsos juga ada 10 ton beras yang dibagikan sebelum puasa.

 

"Prinsipnya penerima bantuan tidak boleh tumpang tindih," pungkasnya.

 

> mg7


TerPopuler