Ini Kata Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang, Terkait 2000 Pekerja Telah Di Rumahkan

Ini Kata Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang, Terkait 2000 Pekerja Telah Di Rumahkan

Jumat, April 10, 2020, April 10, 2020

Ini Kata Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang Terkait 2000 Pekerja Telah Di Rumahkan.....
Poto : Para Karyawan Saat Pulang Kerja


BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Wabah Covid-19 yang semakin mewabah di kabupaten tangerang sangat berdampak sekali kepada dunia usaha terutama perindustrian, menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) kabupaten tangerang sudah 2000 buruh yang dirumahkan ,jumat (9/04/2020).

 

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) KSPSI Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi. Menurutnya, ribuan buruh yang di rumahkan dari tiga perusahaan industri berupa alas kaki.

 

“Saat ini sudah ada pekerja mencapai dua ribuan yang di rumahkan dari perusahaan sepatu, bahkan dari minggu lalu sudah ada pekerja yang di rumahkan. Masih di rumahkan ya, bukan di pemutusan hubungan kerja (PHK),” katanya saat dihubungi melalui telepon seluler.

 

Supriadi menerangkan, ribuan pekerja yang di rumahkan tersebut akan mendapatkan pembayaran gaji dan tunjangan hari raya (THR) 100 persen dari tiga perusahaan alas kaki yang memberlakukan perumahan para pekerja di tengah pandemi corona yang semakin mewabah di Kabupaten Tangerang. “Bersyukurnya sih dari perusahaan sepatu yang punya buyer hak-haknya akan dibayar 100 persen, termasuk THR juga. Tetapi yang dikhawatirkan menyusul dari perusahaan lain yang bukan karena dengan buyer, itu sudah ada rencana akan merumahkan tetapi tidak sanggup membayar upah dan THR 100 persen. Walaupun masih tahap perundingan,” terangnya.

 

Pembayaran hak yang tidak 100 persen tersebut, kata Supriadi, karena pertimbangan perusahaan yang  merasa situasi pandemi corona ini tidak terduga dan berdampak pada aktivitas industri. Ada efek seperti bahan baku impor dan ekspor yang mengalami kesulitan, dan perusahaan menganggap ini bukan akibat dari perusahaan sendiri. Perusahaan yang memiliki kapital tidak baik, maka tidak akan membayarkan upah pekerjanya seratus persen.

 

“Kami sedang mendorong untuk musyawarah agar mendapatkan nilai-nilai yang sangat maksimal bagi para pekerja, meski pun tidak 100 persen. Mudah-mudahan di atas 50 persen. Tetapi lebih penting lagi, setelah situasi normal dan pandemi covid-19 ini berakhir, para pekerja yang di rumahkan kembali bekerja seperti semula tanpa ada PHK,” imbuhnya.

 

Ia mengaku, saat ini posisi KSPSI tidak berdaya melawan pandemi covid-19 yang berdampak buruk pada pelaku industri dan pekerjanya, Jika mempertahankan tetap bekerja pun, perusahaan sudah tidak ada kegiatan pekerjaanya. Tetapi pertimbangan kesehatan dan keselamatan pekerja juga menjadi perhatian khusus mengingat penularan covid-19 ini dari manusia ke manusia.

 

 “Kita dalam posisi tidak berdaya. Kami meminta kepada para buruh agar dapat arif dan bijaksana mencermati keadaan saat ini yang harus ditanggung bersama. Jadi tidak memaksakan kehendak ke perusahaan, terpenting dapat diambil kesepakatan bersama. Perusahaan pun harus membuka musyawarah yang lebar, jangan sampai tidak mempertimbangkan kondisi pekerjanya di tengah wabah corona ,” ungkapnya.

 

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang itu juga meminta para anggota DPR RI agar membatalkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law karena akan semakin membuat depresi para pekerja karena kesejahteraan mereka terancam. “Kami meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar menghentikan pembahasan RUU Ciptaker karena akan menimbulkan depresi psikologis pekerja. Jika tetap dibahas dan disetujui, buruh tidak akan segan turun ke jalan di tengah pandemi corona,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang H. Jarnaji mengatakan, hingga kini pihaknya sudah membuat surat edaran tentang bahayanya virus corona. Tetapi soal perumahan pekerjam Jarnajai mengaku, sudha mendapatkan laporan dari tiga perusahaan alas kaki yang akan merumahkan pekerjanya.

 

“Diperkirakan masing-masing perusahaan akan merumahkan sekira 400-500 pekerjanya, tetapi ini baru akan dan bukan PHK,” katanya ditemui di parkiran kantor Bupati Tangerang, Tigaraksa, kamis (9/04/2020).

 

Jarnaji mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapat aduan keluhan dari perusahaan industri yang ada di Kabupaten Tangerang di tengah pandemi corona ini. Sampai saat ini, kata Jarnaji, dari pemerintah pusat pun tidak ada surat edaran untuk menutup aktivitas industri di tengah wabah corona.

 

“Belum ada surat edaran, justru Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menghimbau industri jangan ditutup. Karena jika ditutup, bagaimana nasib perusahaan serta pekerjanya. Dan sampai saat ini, kami belum ada laporan keluhan para perusahaan, itu artinya mungkin mereka masih dapat menangani permasalahannya sendiri di tengah wabah virus corona,” pungkasnya.


>mg7


TerPopuler