Oknum Pendamping Gelapkan Dana PKH, AMPUH Tuding Lemahnya Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Oknum Pendamping Gelapkan Dana PKH, AMPUH Tuding Lemahnya Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Kamis, April 30, 2020, April 30, 2020
Oknum Pendamping Gelapkan Dana PKH, AMPUH Tuding Lemahnya Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang
Poto; Ilustrasi 

BantenNet.comKABUPATEN TANGERANG - Ramainya pemberitaan di media media online terkait dengan penggelapan dana bantuan PKH dan BPNT dibeberapa kecamatan Kabupaten Tangerang membuat para aktivis kemanusiaan dan pemerhati sosial geram dan angkat bicara.

Menurut Wakil Ketua AMPUH Jayus, terkuaknya di beberapa kecamatan didasari dengan banyaknya warga yang tidak mendapatkan bantuan dari  Kemensos bagi masyarakat yang terkena dampak Penyebaran virus Corona, menimbulkan kecurangan yang di lakukan oleh pendamping sosial terbongkar dengan jelas, meski selama ini tertutup oleh sistem yang ada.ucap jayus.

Jayus juga menambahkan,Penggelapan dan pemotongan dana PKH sebelum adanya bantuan Kemensos masih tertutup, bahkan sedikit masyarakat yang mengetahui bahwa dirinya sebagai salah satu warga yang mendapatkan bantuan, dan terselimuti oleh sistem serta mekanisme yang ada, banyak Desa yang tidak mengetahui berapa warganya yang mendapatkannya.
 
" Seperti yang di rasakan oleh salah satu warga Desa Tanah Merah Kecamatan Sepatan timur, selama dua tahun dirinya tidak mendapatkan bantuan PKH dan BPNT bahkan dia, telah dikasih tau oleh pendamping bahwa namanya sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan PKH dan BPNT karena di anggap layak, akan tetapi apa yang telah di lakukan pendamping sungguh tega hanya demi memperkaya diri serta tidak memperdulikan sisi kemanusiaan bahkan menentang semua aturan dan hukum yang ada di Indonesia. Dengan menggelapkan dana bantuan PKH ibu St. sadi'ah selama 2 tahun lebih, dan kartu ATM bersama dengan buku tabungannya pun di sekap oleh pendamping Desa yang berinisial (el )" tutur jayus pada BantenNet.com, kamis, 30 April 2020 di sela sela kesibukannya.

Oknum Pendamping Gelapkan Dana PKH, AMPUH Tuding Lemahnya Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang
Poto ; Wakil Ketua AMPUH

Jayuspun meminta kepada Kepala Dinsos Kabupaten tangerang harus bertanggung jawab terhadap pengawasan institusi penyelenggara di bawah naungannya.melihat selama ini sangat lemah dalam menegakan aturan yang berlaku, maraknya korupsi dan pungli di program PKH dan BPNT khususnya di Kabupaten Tangerang ,telah banyak merugikan masyarakat miskin, pintanya.

Bila kita cek and ricek kebawah banyak  penyimpangan dan penggelapan yang di lakukan oleh penyelenggara program PKH dan BPNT seperti contoh di kecamatan Kronjo, Kresek, Rajeg dan baru baru ini di Sepatan Timur mungkin masih banyak di kecamatan lain yang belum terkuak, menurut saya, ini terkesan bahwa selama ini pengawasan dari Dinsos kabupaten Tangerang sangat lemah dan hanya bersifat administratif dan kondusifitas di bawah tidak pernah melakukan pengawasan dengan maksimal bahkan, tidak ada sangsi keras  yang diberikan  oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang bagi para pendamping yang terbukti bersalah. tegas jayus.

"Dan mestinya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang membuat mekanisme pengawasan yang baik dan terstruktur secara internal sehingga pembagian PKH tersebut diterima secara utuh oleh masyarakat, apa itu kerjaan Kadinsos ? memang cuma duduk - duduk manis di kursi empuknya ya ? " keluhnya.

" kami akan menyampaikan surat ke Kejati Banten agar Kepala Dinsos Kabupaten Tangerang dapat diperiksa supaya peristiwa hukum dana PKH se-Kabupaten Tangerang menjadi terang dan jelas" tutur jayus.

Dengan adanya bukti bukti yang kami dapatkan  Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) akan melaporkan segera pendamping Desa Tanah Merah bersama Korcam Sepatan Timur kepada pihak yang berwajib agar menjadi epek jera sebagi bentuk pembelajaran bagi para pendamping yang lainnya, dan akan terus dorong kasus ini ke ranah hukum sesuai dengan  Undang-undang yang  berlaku  karena menurut kami ini sudah masuk kedalam pasal 372 KUHP Tentang penggelapan dan Undang undang  Tipikor No 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, kami pun meminta agar masyarakat dan warga untuk ikut serta dalam mengawasi segala bentuk penyimpangan anggaran yg di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, tegas wakil ketua AMPUH mengakhiri.

> abt

TerPopuler