Beban Anggaran, Sangsi Dan Gagalnya Gugus Tugas Covid -19 Tingkat Desa/Kelurahan Jadi Bayang - Bayang PSBB Jilid 2

Beban Anggaran, Sangsi Dan Gagalnya Gugus Tugas Covid -19 Tingkat Desa/Kelurahan Jadi Bayang - Bayang PSBB Jilid 2

Senin, Mei 04, 2020, Mei 04, 2020

 

Beban Anggaran, Sangsi Dan Gagalnya Gugus Tugas Covid -19 Tingkat Desa/Kelurahan Jadi Bayang - Bayang PSBB Jilid 2
photo : Dana Bansos / Ilustrasi

BantenNet.com  , KABUPATEN TANGERANG - Persoalan memperpanjang peraturan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), yang terhitung mulai 2 Mei 2020 jam 00.01 Wib menyisakan tanda tanya besar di kalangan masyarakat serta sejumlah praktisi politik dan  hukum di Kabupaten Tangerang

 Pasalnya PSBB ini adalah jilid ke 2 setelah PSBB sebelumnya berakhir pada 1 Mei 2020 dinilai Pemkab Tangerang kurang efektif.

Berdasarkan data Polresta Tangerang, terdapat 4224 orang pelanggar tidak menggunakan masker di wilayah hukum Polresta Tangerang.

Hal itu tercatat dalam 10 hari pertama saat pemberlakuan PSBB Kabupaten Tangerang, ini menjadi sorotan penting bagi pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dasar lain alasan Pemkab Tangerang dalam PSBB jilid 1 lebih kepada Edukasi, sosialiasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat

Padahal jika merujuk masa sosialisasi PSBB di DKI Jakarta yang notabenenya inisiator awal PSBB hanya 3 hari sosialisasi, edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat

DKI Jakarta mulai menerapkan sanksi yang merujuk kepada Pasal 93 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pelanggar PSBB dapat dipidana 1 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp100 juta.

 

Dan ini pun tertuang dalam Perbup nomor 20 Tahun 2020 tentang PSBB diwilayah Kab. Tangerang pada Bab XI Sanksi pada Pasal 45 Pelanggaran terhadap ketentuan Bupati ini, dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

 

Seharusnya Bupati Tangerang H.Ahmed Zaky Iskandar lebih tegas terkait sanksi jika ingin menurunkan angka penyebaran covid-19 di Kabupaten Tangerang, jangan terkesan ragu dan setengah hati

 

Lihat Pemprov DKI Jakarta, yang hasilnya mulai signifikan stagnan, Terkonfirmasi: 4397, Meninggal: 392, Sembuh: 513. Per 3 Mei 2020

 

Berkaca pada PSBB jilid 1 yang memakan Anggaran lumayan besar selama 2 minggu pelaksanaannya, dan dikritik tidak efektif oleh DPRD Kabupaten Tangerang

 

Serta dinilai sangat membebani daerah, sebab untuk tahap awal saja Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah menyedot anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp 253,8 miliar. Anggaran yang diambil dari Dana Refocusing itu, dialokasikan untuk Jaminan Pengaman Sosial sebesar Rp150 miliar yang akan diberikan kepada masyarakat sebanyak 833,33 Kepala Keluarga (KK)

 

Dimana satu KK akan mendapatkan sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan. Dan sisa anggaran itu digunakan untuk rumah Covid-19, gugus tugas, kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

 

Belum lagi ditambah nanti akan ada bantuan langsung tunai bagi warga miskin rata- rata 30 %, jika desa menerima dana Desa diatas 1,2 miliar maka 35 % dibagikan langsung kepada warga terdampak Covid - 19 dengan kiteria yang sudah diatur oleh peraturan Menteri Desa tertinggal (Permendes)

[17.00, 3/5/2020]

 

Jika mengutip dari bahasa Anggota DPRD Fraksi PKS Kabupaten Tangerang, Sapri “Siap - siap saja Pemkab Tangerang bakal bonyok”

 

Jelas, dengan persoalan anggaran jika PSBB jilid 2 tidak rinci dalam pengalokasian kebutuhan selama pelaksanaan berlangsung.Masih untung Pemkab Tangerang dapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten sebanyak Rp 60 miliar

 

"Coba lihat Pemkab Tangerang terkesan memang serius menangani Covid-19, namun fakta dilapangan tidak seserius kesan yang dicitrakan,"jelas Sapri

 

Pasalnya ada beberapa point yang menurut analisa, Pemkab justru hanya sebatas mengugurkan kewajiban PSBB jilid 1.

 

Selanjutnya Analisa terkait Check Point, yang tersebar di 16 wilayah Kabupaten Tangerang,  tujuan utamanya adalah meredam aktivitas masyarakat agar tidak berpergian bila tidak penting/Urgen.

Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang asyik nongkrong dan berpergian tanpa mengikuti prosedur PSBB jilid 1 ditambah lagi tidak memakai masker,"ucapnya kesal

 

Data pribadi Saya menunjukan pada tanggal 2 Mei 2020 Jam 20.43 – 20.45 WIB (Sudah Masuk PSBB Jilid 2) Sebanyak 51 orang tidak menggunakan masker saat berkendara, dijalan Bojong Renged – Kosambi di depan Desa Jatimulya, Kec. Kosambi. Ditambah aktivitas mobil tambang bermuatan tanah merah yang masih terus melanggar Surat Edaran Bupati Tentang Angkutan Tambang selama PSBB jilid 1

 

Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan yang jelas sangat tidak efektif sama sekali. Bukan karena lemahnya pengawasan membuat masyarakat enggan patuh terhadap aturan yang mengakibatkan meremehkan aturan yang sudah dibuat

 

Gugus tugas Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan kewalahan mengahadapi warga, dari data orang tidak menggunakan masker diatas mencerminkan Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Kelurahan atau Desa ini tidak menjalankan fungsinya, sebagai penyuluh yang benar - benar bertugas mensosialisasikan aturan dalam PSBB.

 

Rendahnya, pemahaman betapa pentingnya menggunakan masker ini tidak diindahkan warga, serta anjuran menjaga jarak pun diabaikan, dan juga sudah tidak lagi kelihatan sabun dan galon untuk mencuci tangan.

 

Jadi ini tandanya sebuah kegagalan Gugus Tugas Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan mensosialisasikan protokoler PSBB jilid 1,"pungkas Sapri

 

Ø  ari/Idn


TerPopuler