Pencemaran Air Sungai, DPP LSM AMPEL Geram, Pinta DLHK Turun Ke Lapangan

Pencemaran Air Sungai, DPP LSM AMPEL Geram, Pinta DLHK Turun Ke Lapangan

Sabtu, Mei 16, 2020, Mei 16, 2020
encemaran Air Sungai, DPP LSM AMPEL Geram Pinta DLHK Turun Ke Lapangan
Photo; Ketua Umum LSM AMPEL

BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG -  Mohamad Guruh, SH Ketua Umum DPP LSM AMPEL geram melihat aliran sungai di wilayah Desa Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang selalu berubah warna yang sangat sering hampir setiap hari air berubah warna yang merugikan masyarakat.

"Saya berharap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang segera turun ke lapangan dan mengecek langsung air sungai yang ada di Desa Pasir Gadung dan Pasir Jaya," kata Guruh kepada wartawan media online. Rabu (13/5/2020).

M. Guruh mengatakan, ia beserta timnya sudah melakukan penyelusuran sungai kecil tersebut yang selalu dialiri air warna merah kemerahan, kadang juga berubah menjadi kecoklatan. Ia minta dinas DLHK kabupaten bertindak tegas dan segera menutup perusahaan yang membuang limbah cair maupun padat sembarangan.

"Saya berharap dinas DLHK bertindak tegas terhadap perusahaan yang membuang limbah B3 sembarangan,"ujarnya.

Guruh menambahkan, ia merasa kasihan kepada masyarakat yang dekat dengan sungai yang diduga mengandung B3. Karena sungai ini sudah bertahun tahun dibiarkan saja dan belum pernah ada tindakan langsung dari instansi tetkait (DLHK) Kabupaten Tangerang.

"Kasihan masyarakat, sudah bertahun tahun air yang mengalir di sungai cakra desa pasir gadung dan pasir jaya selalu berubah warna,"tuturnya.

Ketua Lembaga AMPEL Indonesia secara tegas mengatakan kabupaten tangerang puya aturan daerah, siapa dan dimana tindakan itu terjadi? Hanya mau atau tidak menindak dan mengawasinya, kita lihat peraturan daerah kabupaten tangerang nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup pasal 1 Ayat 6 " Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah adalah pegawai Negeri sipil yang berada pada SKPD yang memenuhi persyaratan tertentu dan di angkat oleh bupati.

"Jadi jelas yang mengawasi pencemaran pegawai negeri sipil yang ditunjuk bupati," tegasnya.

Lanjut Mohamad Guruh SH selaku ketua Umum Aliansi Masyarakat Pecinta dan Pemerhati Lingkungan menegaskan apakah hanya mengawasi saja tanpa ada tindakan dari Pejabat lingkungan hidup daerah Kabupaten Tangerang, kita lihat lagi pasal 1 ayat 8 mengatakan pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.

"Saya berharap pengawas Lingkungan hidup Kabupaten Tangerang tegas dan mencari perusahaan yang merugikan masyarakat sekitar sungai yang diduga tercemar itu, dan kamipun (Ampel Indonesia) meminta dinas lingkungan hidup menindak tegas pengusaha yang berdiri di atas sungai kecil diwilayah Cikupa serta kami Akan menelusuri sungai kecil Di Cikupa yang diduga tercemari oleh perusahaan yang ada di daerah Cikupa itu." pungkasnya.

> ldn

TerPopuler