Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Mauk Disoal Warga

Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Mauk Disoal Warga

Sabtu, Mei 09, 2020, Mei 09, 2020
Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Mauk Disoal Warga.
Photo; Sebuah mobil sedang membuang matrisl DiSebuah Proyek Kegiatan Desa Ketapang


BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR ) dengan judul peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Nelayan Desa Ketapang kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, bersumber dari APBN 2020 senilai Rp 13.046.836.400 yang dikerjakan PT Jumindo Indah Perkasa mulai menjadi perhatian dan pertanyaan warga sekitar.

Proyek tersebut menjadi sorotan warga karena tidak jelasnya konpensasi dari kontraktor atau pengembang atas dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Menurut keterangan salah satu warga desa ketapang kecamatan mauk Sugeng Rahayu menjelaskan dari awal mulainya berjalan proyek tersebut sudah bermasalah karena tidak jelasnya dan kurang transparannya, serta konpensasi tidak tepat sasaran dari pengembang atas dampak lingkungan yang di akibatkan, padahal dampaknya sama dirasakan baik dari kebisingan, debu dan getaran Tanah Oleh Warga yg dilintasi Armada.

"Saya adalah warga yang paling dekat dengan lokasi, izin lintas saja belum dimiliki karena saya belum diminta tanda tangan untuk perizinannya," ujarnya pada awak media pada Sabtu 9 Mei 2020 di kediamannya.

Sugeng juga menambahkan bahwa permasalahan ini sudah disampaikan ke Lembaga, Serta Group WA instansi Pemerintahan Pusat  yang di tunjukan untuk instansi terkait Dalam hal ini kementerian PUPR. Karena menurutnya pihak pemerintah tidak akan merugikan masyarakat, bahkan dirinya menduga ada oknum wilayah yang berperan dalam hal ini.

"Saya pernah di temui seseorang bernama Iyon yang menyampaikan titipan sebuah amplop dari saudara Wirdi, Hari jumat 08 Mei 2020 Pukul 17'30, setelah sya sdh mulai Menyampaikan hal ini ke Publik, karna sya warga yg Paling terdekat dan yg terkena Dampak , tapi saya tolak karena proyek telah berjalan satu tahun lebih, kemana aja selama ini, Kami harap perhatian dari pemerintah secara langsung atau aparat terkait untuk datang dan sidak ke warga yang terkena dampak proyek tersebut," tambah Sugeng.

Sugeng juga berharap agar tidak ada pungli yang berkeliaran dilokasi proyek  dan pihak dishub harus segera mengambil alih posisi restribusi parkiran kendaraan pengangkut material, agar jelas masuk kedalam kas daerah, kita sebagai warga menginnginkan adanya keseimbangan atau kearifan lokal masyarakat setempat lebih di perhatikan,harap Sugeng Rahayu mengakhiri.

> ast/mg6/mg7

TerPopuler