Rita Setiasih, Buka Suara Terkait PKH Desa Bakung, Kecamatan Kronjo

Rita Setiasih, Buka Suara Terkait PKH Desa Bakung, Kecamatan Kronjo

Kamis, Mei 07, 2020, Mei 07, 2020
Rita Setiasih, Buka Suara Terkait PKH Desa Bakung, Kecamatan Kronjo
Photo ; Buku Tabungan Dan ATM Anggota KPM

BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Kasus dugaan penggelapan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bakung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang yang dibawa ke ranah hukum.

Akibat dugaan dan indikasi adanya oknum pendamping Desa setempat yang bermain - main dengan penyaluran bantuan tersebut.

Menurut Koordinator PKH Wilayah 3 Kabupaten Tangerang Rita Setiasih ketika ditemui BantenNet.com dikediamannya menegaskan, bahwa telah terjadi kesalah pahaman dan tidak benar adanya, jika seorang pendamping PKH ataupun oknum aparatur Desa ada yang  menahan kartu milik KPM setempat," ujarnya

"Silahkan cek langsung, benar atau tidak, kartu itu di tangan pendamping atau para KPM masing-masing, karena memang tidak boleh ada pendamping maupun pihak lain yang menahannya,"jelas Rita

Disinggung soal adanya  pemotongan dana PKH, Rita menambahkan, sekecil apapun itu pemotongan adalah sebuah kesalahan dan pelanggaran dan kami akan tindak ataupun memberikan sangsi tegas," ucapnya

Karena mungkin antara kartu PKH dan BPNT hampir sama,akan tetapi berbeda kegunaannya, jadi untuk itu, pihaknya sudah menegaskan dan menugaskan kepada para pendamping atau TKSK program PKH agar jangan sampai adanya temukan oknum pendamping yang melakukan pemotongan apapun terhadap KPM nya," tegasnya

"Saya meminta, kepada aparat hukum untuk segera mengambil tidakan tegas, agar para oknum - oknum yang bermain di program PKH mendapatkan  efek jera agar bisa menjadi motivasi perbaikan kinerja ke depan," pungkas Rita

Ditempat terpisah Suandana selaku Kepala Desa Bakung ditemui di ruangan kantor Desanya menjelaskan,"Jika ramainya Issue dan dugaan selama ini pihak Pemdes Bakung sendiri binggung, karena selama ini tak pernah memiliki data riil terkait program Reguler(PKH maupun BPNT) berapa jumlah keseluruhannya," terang Suandana

Jadi soal bantuan Pangan atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang kini berganti dengan nama Program Sembako (Rasdok/Beras jeng endok)

Dari awal pendamping Desa,
yang saat ini ada 4 orang belum pernah melaporkan hal tersebut ke Pemdes Bakung, atau mungkin juga karena menganggap pendamping desa SK nya bukan dari Kepala Desa yang memberikan(Red.SK Kementrian), hingga pihak Desa kesulitan menggetahui jumlah KPM PKH maupun BPNT"ucap Kades Bakung

Satu hal yang perlu di garis bawahi seharusnya pihak pendamping baik PKH maupun BPNT "Sowan" memberikan laporan dan data," ujarnya

Dan penerima manfaat pun punya hak menentukan dimana mereka belanja.
Sesuai Pedum mereka juga berhak belanja sendiri dan memilih barang sendiri.

Jadi, jika ada yang ditemukan dikolektif itu mungkin ulah oknum dan jelas menyalahi aturan,"ungkapnya

"Kami berharap kasus ini dapat diusut tuntas karena sudah banyak merugikan warga Desa Bakung dan nama baik Kepala Desa,"ujarnya kesal

Jika mengacu pada Pedoman Umum (Pedum), tenaga pelaksana Bansos tidak boleh ikut bermain mengarahkan KPM ke E-Warung tertentu, akan tetapi mungkin asumsi masyarakat saya yang belum memahami aturannya dan terkesan"Masa Bodo" sing penting ulih karo pareg (yang penting dapat dan dekat ngambilnya),"pungkas Suandana

Suandana, juga berharap dan  berpesan kepada seluruh masyarakatnya, untuk tenang dan jangan panik, apalagi mendapatkan kabar dan berita yang belum jelas kebenarannya, "Tidak benar adanya issue, kalau dirinya dianggap telah menggelapkan uang hak masyarakat, justru akibat ulah oknum yang tak bertanggung jawab inilah akhirnya  mengakibatkan sejumlah kegaduhan di tengah suasana pendemi Covid -19 saat ini," pungkasnya

> ari

TerPopuler