Soal PKH Di Kecamatan Sepatan Timur, Ini Penjelasan Sekdis Sosial

Soal PKH Di Kecamatan Sepatan Timur, Ini Penjelasan Sekdis Sosial

Senin, Mei 11, 2020, Mei 11, 2020
Soal PKH Di Kecamatan Sepatan Timur, Ini Penjelasan Sekdis Sosial
Photo; Ilustrasi Penerimaan Dana PKH

BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Terkait polemik Program Keluarga Harapan (PKH) di tanah merah kecamatan sepatan timur membuat Dinas Sosial kabupaten tangerang angkat bicara, kantor dinas sosial kabupaten tangerang, senin (11/05/2020).

Seperti diketahui pada pemberitaan sebelumnya bahwa ada seorang penerima manfaat PKH bernama Siti Sadiah (35) yang menceritakan kekecewaannya terkait adanya oknum pendamping PKH yang nakal yang memanfaatkan wewenang mereka untuk meraup keuntungan diatas penderitaan dan kesusahan orang lain.

Dalam pemberitaan tersebut diceritakan bahwa Siti Sadiah dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun tidak memegang lagi buku tabungan dan ATM Bank yang dipergunakan untuk menarik dana PKH, dengan penjelasan dari oknum pendamping PKH bahwa Siti Sadiah tidak layak atau tidak pantas lagi menerima dan dikembalikan ke kas negara.

Namun, betapa terkejutnya Sadiah saat nama dan dananya masih ada dan belum hilang dari daftar bantuan PKH dan hal ini diketahui dirinya saat salah satu saudaranya memberikan informasi bahwa namanya masih ada, sedangkan buku tabungan dan ATM sudah tidak ada pada dirinya dua tahun yang lalu, dengan rasa keingintahuan berusaha untuk meminta kepada pendamping dan inipun tidak berjalan mulus dengan dan mendapatkan penolakan dari pendamping Desa.

Terkait kelanjutan pemberitaan tersebut BantenNet.com berusaha menemui Kepala dinas Sosial (Ujat Sudrajat, Red) untuk meminta keterangan tentang hal tersebut, berhubung kepala dinas tidak ada di tempat, maka sekretaris dinaslah yang memberikan keterangan.

Dalam keterangannya Sekdis Sosial H Ubed mengatakan dalam hal ini kalau memang hal tersebut terjadi seharusnya oknum mengembalikan uangnya tersebut ke kas negara atau dikembalikan kepada penerima manfaat tersebut.

"Kalau memang benar terjadi, Oknum harus mengembalikan uangnya ke kas atau ke penerima manfaat, karena oknum tidak ada hak atas dana program tersebut," jelasnya.

Kemudian ditambahkan sekdis sosial H Ubed, besok atau lusa kita akan panggil koordinator kecamatan sepatan timur untuk dimintai keterangannya.

>mg7

TerPopuler