Ini Penyebab Dinas Perkim (DPPP) di Cap Pembohong Oleh Warga Kp Leungsir Desa Munjul
Photo : sarana air bersih kp. Leungsir sebrang kecamatan solear

BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Warga kampung Leungsir RT 003/01 desa Munjul kecamatan solear akhirnya memaparkan terkait pernyataannya yang mengatakan pihak Dinas Perkim (DPPP) telah berbohong kepada warga, Jumat (16/07/2021).

Hal tersebut berawal dari tersedianya kegiatan Sarana Air Bersih yang diperuntukan warga RT 003/01 di akhir tahun 2020, kegiatan tersebut adalah hasil Musrenbangdes Munjul kecamatan solear tahun 2019, kegiatan tersebut senilai Rp 173.923.000 APBD tahun anggaran 2020, akan tetapi kegiatan yang seharusnya untuk warga RT 003/01, oleh pihak dinas perkim di alihkan ke lingkungan RT 004/01.

Ini Penyebab Dinas Perkim (DPPP) di Cap Pembohong Oleh Warga Kp Leungsir Desa Munjul
Photo : sarana air bersih.

Ruhsa, salah seorang warga kp leungsir RT 003/01 kepada BantenNet.com mengatakan kami menumpahkan kekesalan dengan apa yang terjadi, bagaimana tidak kesal kegiatan SAB yang harusnya ada dilingkungan kami kenapa harus dipindahkan ke lokasi lain, karena kami yang mengusulkan kegiatan tersebut pada pada saat Musrenbangdes tahun 2019 dan di realisasikan di tahun 2020.

"Seenaknya saja orang dinas pindahkan kegiatan SAB tersebut, warga RT 003/01 lebih membutuhkan air dari pada warga RT 004/01, ada apa sebenarnya yang terjadi antara dinas dan aparatur desa,"tegasnya.

Lanjut Ruhsa menjelaskan kenapa kami katakan dinas sebagai pembohong, karena setelah kejadian pemindahan SAB tersebut, orang dinas mendatangi lingkungan RT 003/01 dan mengatakan bahwa di lokasi ini akan dibangun kegiatan SAB di tahun 2021, lokasinya pun sudah di ukur oleh mereka.

"Orang dinas pantas kami katakan sebagai pembohong, lokasi sudah di ukur bahkan warga di minta KTP serta pemilik tanah di minta surat sertifikat tanah tersebut yang katanya akan di bangun Sarana Air Bersih, orang dinas perkim kami anggap ingkar janji dengan semua ini, intinya kami tetap harus dibangun SAB yang sudah seharusnya menjadi milik warga RT 003/01, kami tidak mau lagi ada penundaan apapun dalihnya, silahkan di tulis kang dan sampaikan kepada pak Bupati kalau warganya dipermainkan orang Dinas Perkim (DPPP)," pungkasnya.

> yan